Berita Parlemen

Perlu Ada Regulasi Beroperasinya Kapal Andon di Perairan Tenggara Maluku

AMBON,MALUKU – Saat ini, khusus di perairan tenggara Maluku, yakni di perairan Maluku Tenggara, Tual dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), diserbu kepal-kapal andon pencari telur ikan terbang, yang diketahui bernilai ekonomis tinggi di pasaran domestik maupun internasional, sehingga perlu ada regulasi dari pemerintah provinsi Maluku untuk mengatur hal tersebut.

” Perlu adanya regulasi,” tutur Amir Rumra, Ketua Komisi I DPRD Maluku kepada INTIM NEWS, melalui sambungan telepon, Minggu (13/06/2021).

Amir menjelaskan, sesuai Undang-Undang (UU) nomor 23, wilayah beroperasinya kapal Andon yang notabene berasal dari Sulawesi itu merupakan kewenangan provinsi. Namun sampai sekarang, belum ada aturan atau regulasi baik dari pemerintah provinsi (pemprov) maupun Menteri Kelatuan dan Perikanan RI.

Yang baru ada, sebut Amir, adalah aturan terkait kerjasama Pemprov Maluku dengan Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel), di tahun 2019 untuk mengelola komoditi hasil laut. Namun, kapal-kapal ini bukan hanya berasal dari Sulsel, juga berasal dari Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu, tuturnya, perlu ada aturan atau regulasi yang mengatur beroperasinya, atau perizinan kapal Andon di 3 kawasan yakni, di Maluku Tenggara (Malra), Tual dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di wilayah kepulauan Sera.

” Kita harus buat aturan yang tepat, karena kalau itu tidak dilakukan, akan memberikan peluang kepada pihak yang lain untuk mengambil keuntungan dari situ, pungli dan sebagainya,” ujar Amir.

Ia menilai, ketika ada regulasi tentang perizinan maka tentunya, akan memberi dampak positif bagi pendapatan daerah melalui retribusi pajak.

Dilain sisi, kata Amir, dampak bagi masyarakat di kawasan beroperasinya seperti di Ur Pulau, Tanimbar Kei dan Warbal sejauh ini positif, sehingga tidak terjadi pelarangan atau pengusiran oleh warga.

” Aktifitas ekonomi seperti pembelian daun kelapa milik warg, pembelian sembako berjalan dan juga adanya tenaga kerja yang berasal dari masyarakat untuk kerja di kapal-kapal tersebut,” beber Amir.

Selain itu, tambah Amir, dampak terhadap pencemaran lingkungan tidak terjadi karena mereka datang melakukan penangkapan menggunakan daun kelapa atau penangkapan alami sehingga ramah lingkungan.

” Sekarang tinggal regulasi yang harus ada untuk mengatur izin beroperasinya kapal-kapal Andon tersebut, sehingga memberi pendapatan bagi daerah. Perlu adanya kesepakatan, baik itu Pemprov Maluku, Sulsel dan juga Sulawesi Tenggara,” pungkas Amir. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top