Berita Parlemen

Dokumen LKPJ Gubernur Maluku Tahun 2020, Dianggap Cacat Administrasi

Anos Yermias - Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku

AMBON,MALUKU – Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, sekaligus Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur tahun 2020, Anos Yeremias menganggap, LKPJ Gubernur tahun 2020, tidak memenuhi format Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, sehingga cacat administrasi.

” Tidak dicantumkannya capaian indikator utama daerah provinsi Maluku, dalam dokumen LKPJ, sehingga sulit bagi Saya dan Fraksi Partai Golkar, untuk menilai capaian yang telah dilakukan oleh Pemda dalam memenuhi target RPJMD,” terang Yeremias kepada awak media, Selasa (04/05/2021).

Lanjutnya, dokumen LKPJ ini keluar dari format Permendagri Nomor 18 tahun 2020, banyak keterangan yang dijelaskan dalam dokumen ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian, dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Terutama, kata Yeremias, pada kelompok OPD PUPR, dimana banyak nomenklatur dalam penjabarannya, dilakukan secara gelondongan, tidak ada perincian capaian kinerja anggaran per item, yang bisa dipahami.

” Kemudian, konten dan berbagai alasan kebijakan keuangan yang ditempuh oleh Pemda, dalam kondisi pandemi Covid-19, namun dasar hukum penyusunan LKPJ ini, tidak satupun didasari dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait Covid-19, maka perlu direkomendasikan atau dimasukan beberapa aturan yang terkait dengan Covid-19 untuk melengkapi dasar hukum penyusunan LKPJ,” jelas Yeremias.

Dimisalkan, sebutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2020, tentang kebijakan keuangan Negara, dan stabilitas sistem keuangan, untuk penanganan pandemi Covid-19.

” Jadi, untuk semuanya itu nanti dalam rapat Pansus, kita akan undang TAPD untuk kita bicarakan bersama nantinya,” pungkasnya. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top