Kebutuhan Real Daerah Disampaikan Para Bupati di Musrenbang Maluku

AMBON, MALUKU – Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, mengapresiasi pemaparan kebutuhan real tiap daerah, oleh Bupati maupun Wali Kota se- Maluku, pada Musrenbang RKPD Provinsi Maluku yang digelar Pemerintah Provinsi di salah 1 hotel berbintang di kota Ambon, Kamis (22/04/2021).

Menurutnya, Musrenbang RKPD merupakan aspirasi arah kebijakan pembangunan daerah Maluku, di tahun 2022.

” Kita sudah mendengar pemaparan Bupati yang menyampaikan, program pertimbangan pikiran untuk tahun 2022. Dimana, apa yang disampaikan oleh para Bupati sangat jelas terlihat, kebutuhan real yang diperlukan untuk membangun kabupaten/kota,” ungkap Lucky Wattimury, di sela-sela giat Musrenbang.

Kami DPRD, sebut Wattimury, mengikuti apa yang disampaikan oleh para bupati dan ada juga yang meminta DPRD untuk bisa berkoordinasi dengan Gubernur, guna memperhatikan usulan-usulan mereka, itu kita akan melihat semuanya secara baik.

” Tentunya dengan berpedoman pada ketentuan yang ada, mana yang menjadi kewenangan kabupaten, mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan pusat,” tandas Wattimury.

Ketua DPRD asal fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, dengan demikian, maka ada hal-hal yang kita dapat masukkan dalam APBD provinsi tetapi juga bisa kita usulkan kepada pemerintah pusat melalui Gubernur, sesuai dengan pemaparan permasalahan, dari tiap-tiap kabupaten yang sudah disampaikan untuk tahun 2022.

Menurut Wattimury, umumnya semua menginginkan anggaran tahun 2022 yang akan datang, bisa membantu menuntaskan kemiskinan, juga diperlukan adanya pembangunan infrastruktur jalan karena itu akan sangat berdampak, pada aktivitas ekonomi masyarakat.

” Saya kira, sangat realistis usulan-usulan seperti itu, karena itu kami akan mendalami secara baik dan masih ada waktu, kita akan ikuti terus diskusi ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan masukan yang lebih berharga,” ujar Wattimury.

Ia menambahkan, dalam kebijakan pembangunan 2022 yang akan datang, ada program prioritas, yang akan disinkronkan dengan usulan dari kabupaten/kota. (Vera)