Gubernur Maluku Sampaikan LKPJ APBD 2020

AMBON,MALUKU – Gubernur Maluku Murad Ismail, Jumat (16/04/2021) secara virtual, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2020, pada rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Maluku, dalam rangka penyampaian LKPJ Gubernur.

Pantauan media ini, rapat paripurna masa sidang ke II tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, didampingi para pimpinan DPRD lainnya, yakni, Rasyad Effendi Latuconsina dan Melkianus Sairdekut juga Gubernur Maluku Murad Ismail, secara virtual.

Mengawali laporannya, gubernur sampaikan rasa syukur bahwa kemitraan yang berlangsung antara Pemerintah dan DPRD Maluku, telah bersama-sama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pembangunan di tahun 2020.

” Pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui APBD 2020, sebut Murad, dipengaruhi dampak pandemi Covid-19. Dimana, sebagian anggaran dilakukan refocusing untuk penanganan kesehatan serta pemulihan sosial dan ekonomi. Pemda juga terus berupaya, melakukan penanganan Covid-19 hingga jumlah kasus positif harian telah mengalami penurunan, mulai Desember 2020 sampai dengan saat ini,” ungkapnya.

Gubernur dalam LPKJ membeberkan, APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2020, sebesar Rp3,19 triliun dan telah di alokasikan sebesar Rp3,10 triliun atau mencapai 97,32 persen, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp480,61 miliar, dana pembangunan sebesar Rp2,62 triliiun dan pendapatan yang sah sebesar Rp3,56 miliar.

Sementara pada sisi belanja, ditetapkan sebesar Rp3,20 triliun dengan realisasi sebesar Rp2,96 triliun atau 92,47 persen.

Lanjutnya, dari sisi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan daerah, sebesar Rp893,92 miliar dengan realisasi 39,16 persen dan pengeluaran pembiayayan daerah, di anggarkan sebesar Rp32,80 miliar terealisasi Rp32,77 miliar atau 99,9 persen, sehingga pembiayaan itu sebesar Rp831,12 miliar dan realisasi sebesar Rp305,55 miliar atau mencapai 36,76 persen.

Indikator pembangunan daerah ungkap gubernur, diantaranya pertumbuhan ekonomi, tumbuh negatif 0,92 masih lebih tinggi dari nasional yang mencapai negative 2,07 persen, inflasi turun mencapai 0,61 persen, kemiskinan 17,99 persen dan pengganguran 7,57 persen. Sementara indeks pembangunan manusia mencapai 69,49 persen.

” Upaya Pemda untuk meningkatkan kemajuan daerah terus dilakukan, melalui peningkatan di berbagai bidang ekonomi dan sosial budaya, kita semua berharap upaya peningkatan pada bidang tersebut, akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan Maluku dan percepatan pembangunan daerah,” tandasnya. (Vera)