AMBON,MALUKU – Legislator Maluku asal daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), merasa keberatan atas terlalu kecilnya anggaran yang dikucurkan pemerintah provinsi Maluku bagi 2 daerah tersebut, melalui pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dengan total pinjamam Rp700 miliar.
Keberatan ini diutarakan Anos Yeremias, Anggota DPRD Maluku asal dapil MBD dan KKT, kepada insan pers di lobi gedung DPRD Maluku, Selasa (09/03/2021).
” Yang Saya keberatan itu, alokasinya tidak proporsional karena dana SMI bagi KKT dan MBD dapatnya terlalu kecil. Dua kabupaten ini, tidak sampai 20 M,” ungkap Yeremias.
Menjadi pertanyaan, kata Yeremias, apakah pada saat pengajuan pinjaman pada PT SMI itu, dasarnya sudah melalui tahapan dan perencanaan atau belum, kemudian seharusnya kami sebagai anggota DPRD yang merupakan representasi rakyat KKT dan MBD di tanya karena kami yang lebih mengenal daerah kami.
Diakui, jika pendekatan anggaran dilihat dari jumlah penduduk, memang untuk KKT dan MBD lemah karena jumlah penduduknya sedikit, namun janganlah KKT Hanya mendapat di bawah dari Rp10 miliar kemudian MBD pun sama di bawah Rp 10 miliar, dari total pinjaman Rp700 miliar.
” Selain KKT dan MBD, beberapa kabupaten lainnya juga dialokasikan dana SMI itu kecil sekali. Ini Rp700 miliar, mayoritas pekerjaan ataupun yang banyak mendapatkannya yakni Ambon, Buru, dan Maluku Tengah,” tandasnya.
Ia menambahkan, jika dana itu untuk pemulihan ekonomi maka paling tidak perlu ditanyakan ke mereka, dampak Covid-19 di MBD dan KKT itu seperti apa, sehingga program-program apa yang akan kita lakukan di MBD maupun KKT, sehingga dapat tepat sasaran. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
