AMBON,MALUKU – ” Momentum Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku, menjadi ikhtiar partai guna mengokohkan kontribusi dalam kehidupan politik bangsa dan negara maupun pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Saadiah Uluputty, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Indonesia Timur, ketika membuka Rakerwil PKS Maluku di Ambon, Senin (22/03/2021).
Selain momentum tersebut, dalam sambutannya Uluputty menyebut, Rakerwil PKS ini juga merupakan momentum penting untuk mensinkronisasi dan mengkonsolidasikan agenda kerja PKS, guna mencapai tujuan-tujuan strategis dan pragmatis yang telah ditetapkan partai.
Dengan jargon “Tarus Bersama Melayani dan Membela Rakyat”, kata Uluputty, PKS harus hadir di tengah-tengah masyarakat hingga paling bawah yaitu desa, maka dalam upaya mengokohkan pelayanan di masyarakat, PKS akan fokus pada pengembangan dan penguatan jejaring kerja pada tingkat desa.
” PKS mendorong desa menjadi pilar pembangunan nasional dan menjadi pusat perlindungan dan pengembangan kultural, sosial, ekonomi dan politik yang produktif dan pembangunan di desa dapat membentuk perekonomian desa yang kuat sehingga dapat menyokong perekonomian nasional,” terangnya.
Untuk konteks Maluku sebagaimana data BPS, sebutnya, terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan terutama soal isu kemiskinan, padahal potensi dan sumber daya ekonomi yang ada di desa, besar.
” Oleh karena itu, banyak hal yang bisa dikerjakan dalam fungsi pelayanan dan advokasi program, terutama sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Kehadirannya langsung ke masyarakat, diharapkan persoalan kemiskinan bisa diurai dan kesejahteraan masyarakat akan ditingkatkan. Ini esensi kerja kerja politik dalam fungsi pelayanan sehingga jargon “Tarus Bersama Melayani dan Membela Rakyat”, bisa langsung diimplementasikan dan Insya Allah kepercayaan masyarakat terhadap PKS juga terbangun,” ujar Uluputty.
Anggota DPR RI dapil Maluku ini menambahkan, PKS akan konsisten menjadi mitra kritis pemerintah baik di DPR maupun DPRD. (Vera)
