Berita Parlemen

PI 10 Persen, Langkah Pemkab KKT Diapresiasi Legislator Maluku

Hengky Pelata - Anggota DPRD Maluku dari Partai Hanura

AMBON,MALUKU – Hengky Pelata, legislator DPRD Provinsi Maluku, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk meminta persen lebih dari jatah Participating Interest (PI) 10 persen untuk Maluku, terkait pengelolaan Blok Masela.

” Sebagai anggota DPRD yang bersal dari Dapil 7 yaitu KKT dan MBD, kami memberikan apresiasi dan mendukung langkah Pemkab KKT, terhadap keinginan jumlah persen dari PI 10 persen,” ungkap Pelata di gedung DPRD Maluku, usai pertemuan Pemkab KKT bersama DPRD Maluku, Senin (15/03/2021).

Namun, ujar Pelata, besar angka dari presentasi PI 10 persen kepada KKT itu, kami tidak bisa menyatakan jumlahnya berapa. Yang pastinya, KKT akan lebih sedikit lah dari kabupaten-kabupaten lain.

Rapat bersama antara DPRD Maluku dengan Pemerintah KKT membahas tentang PI 10 persen Blok Masela, Senin (15/03/2021).

Rapat bersama antara DPRD Maluku dengan Pemerintah KKT membahas tentang PI 10 persen Blok Masela, Senin (15/03/2021).

Pelata mengatakan, kita menyambut dengan senang hati, kehadiran Ketua DPRD dan Bupati KKT untuk menyampaikan aspirasinya mereka, untuk berkonsultasi dengan DPRD provinsi Maluku yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

Ia ungkapkan, ada sejumlah rekomendasi yang sudah dijelaskan dalam pertemuan tersebut, kita DPRD akan lakukan pengkajian ulang, terhadap usulan mereka.

” Tentunya, kami tidak bilang bahwa pernyataan ataupun keinginan mereka itu bertentangan dengan regulasi Undang-Undang atau Permen 37 tetapi, inilah aspirasi dan terkait dengan jumlah karena mungkin saja ada hitung hitungan tertentu, sehingga butuh negosiasi ataupun komunikasi lanjutan,” beber Pelata.

Selaku Anggota DPRD yang berasal dari Dapil KKT dan MBD, menurut Saya, tidak mungkin sama persennya ataupun dibawa dari kabupaten kota lain, KKT dan MBD itu akan dan lebih besar.

Anggota legislatif dari partai Hanura ini menjelaskan, hal ini karena untuk KKT itu, mendapat 2 dampak yakni, dampak lingkungan dan dampak sosial ekonomi, dengan ditunjuknya Saumlaki oleh pemerintah pusat sebagai pusat eksploitasi daratan dan juga memberikan kontribusi bagi persiapan eksploitasi Blok Masela, begitu pula MBD karena daerah paling terdekat.

Hemat Pelata untuk aspirasi ini kalau dapat, ada ruang yang baik lewat pimpinan DPRD, Anggota DPRD Provinsi, Bupati KKT dan juga Gubernur bisa duduk bersama, untuk mendapatkan solusinya.

Petrus Fatlolon selaku Bupati KKT bersama unsur DPRD kabupaten sambangi DPRD Maluku membahas soal PI 10 Persen Blok Masela, Senin (15/03/2021).

Petrus Fatlolon selaku Bupati KKT bersama unsur DPRD kabupaten sambangi DPRD Maluku membahas soal PI 10 Persen Blok Masela, Senin (15/03/2021).

Intinya, kata dia,  harus ada solusi jangan sampai persoalan ini mengulas masa lalu, di mana jaman pemerintahan Gubernur Karel Ralahalu, posisi ini sudah berjalan baik, tetapi tidak ada titik temu karena ada perbedaan pandangan dan sikap, begitu pula di masa Gubernur Said Assagaf.

Saat ini, Gubernur Murad harus diapresiasi atas perjuangan PI 10 persen. Namun, terkait dengan keinginan masyarakat Tanimbar terkait persen dari PI 10 persen tersebut perlu untuk duduk dan dibicarakan baik-baik, sehingga semua porsi ini bisa dilakukan dengan baik.

” Tidak perlu adanya sebuah kesalahpahaman dan ketidakpuasan ataupun pertengkaran karena dapat berefek terhadap keputusan negara yang bisa saja beralih dan memindahkannya. Jika itu terjadi maka ini sangat disayangkan,” tutup Pelata. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top