Menangis, Mercy Barends Minta Menteri ESDM Cabut Moratorium PLTD di Daerah 3T

JAKARTA,INTIM NEWS – Rapat kerja (raker) Komisi VII bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, Mercy Barends, selaku Anggota Komisi, sampai berurai air mata. Pasalnya, dihadapan mitra komisi, Mercy membeberkan kondisi terkini terbengkalainya proyek-proyek pihak ketiga kementerian ESDM lantaran adanya moratorium dari pemerintah pusat lantaran program pengalihan PLTD ke Gas.

Menurut Mercy, di daerah 3T belum siap pengalihan dari diesel ke gas. Bebernya, di Maluku, jaringan lingkar pulau kurang lebih mulai dari tiang transmisi sampai dengan gardu, sudah terbangun 52 atau 56 PLTD yang dibutuhkan dari jaringan pulau-pulau ini. Tetapi sampai dengan hari ini karena moratorium, mesin itu tidak datang-datang.

” Hasil dokumentasi Saya, hasil reses banyak yang bisa Saya sampaikan ke bapak menteri. Tiang-tiang itu, dari tahun 2016-2017 sampai miring-miring Pak dan dibangun lagi sampai tahun 2019. Kami minta kebijakan, jangan moratorium wilayah-wilayah yang sulit ini. Kami butuh listrik sekarang, Pak. Jadi, ini kebutuhannya masyarakat. Masyarakat tidak mau tahu, mereka tahu kami dari Komisi VII, prinsipnya mereka ingin harus ada listrik . Jadi untuk kami yang ada di wilayah-wilayah yang sulit ini, kami mohon untuk mesin-mesin segera diselesaikan. Kalau harus EBT , EBT dulu wilayah yang surplus. Jadi, ini harapan kami supaya Pak Menteri dan jajaran, Dirut PLN bisa mencermati ini secara serius. Seluruh data Saya, tiang-tiang itu adak kalau bapak mau lihat. Kalau mau dirubah, rubahlah yang sudah surplus,ini Saya ngomong Saya bisa nangis,” tutur Mercy, disela-sela raker, Senin (22/03/2021), di ruang Komisi VII.

Menurut Anggota Legislatif dapil Maluku ini, terkait dengan permasalahan listrik yang ada di Indonesia, Komisi ingin mendapat informasi konkrit tahun ini ada 100 persen elektrifikasi listrik di seluruh Indoensia. Sementara untuk di wilayah 3T, dapat kami jelaskan  ini mungkin bisa dikoordinasikan dengan PT PLN karena sejak tahun 2017, atas instruksi Presiden, dilakukanlah namanya Indonesia terang, terutama di wilayah terluar.

Sebutnya, dari program Indonesia terang di bangun jaringan-jaringan lingkar pulau. Di Maluku, jaringan lingkar pulau kurang lebih mulai dari tiang transmisi sampai dengan gardu dan seterrusnya sudah terbangun 52 atau 56 PLTD yang dibutuhkan dari jaringan pulau-pulau ini. Tetapi sampai dengan hari ini karena moratorium, mesin itu tidak datang-datang.

” Kami ingin tahu saja, 56 PLTD yang memang harus diselesaikan mesin-mesinnya ditambah dengan 29 kerjasama KSO yang ada di Maluku dan Saya pikir di Indonesia Timur,terutama Maluku, Maluku Utara, Papua,Papua Barat, NTT,NTB, di Indonesia Timur , bermasalah dengan mesin-mesin ini. Pertanyaan kami adalah, jika terjadi pengalihan dari energi berbasis fosil menuju energi terbarukan yang di daerah-daerah yang sudah maju, tidak defisit lagi mungkin bisa dilakukan transisi itu untuk mendahuluinya. Kita ini dari tidak ada Pak, mau dibikin jadi ada. Kemarin saya turun itu sampai aduh, minta ampun. Kita taruh di tahun kemarin, anggaran begitu banyak turun, tetapi sedih lihat tiangnya seperti itu. Lingkar pulau semua, ada yang antar selat, jaringan kabelnya sampai masuk dalam laut. Masuk di dalam selat-selat itu,” ungkap Mercy.

Menteri ESDM – Arifin Tasrif

Menanggapi apa yang disampaikan Mercy, Menteri akui PLTD tidak lagi diterapkan. Tetapi, nanti akan masuk PLTG atau PLTMG.

” PLTD tidak lagi kami terapkan tetapi nanti akan masuk PLTG atau PLTMG. Kita juga harap ini bisa menjadi PLTMG. Memang manfaatkan yang ada disana, solar dan gas yang bisa dimanfaatkan atau pun sumber energi terbarukan lainnya yang ada di lokasi-lokasi tersebut. Karena, penataan sedang dilakukan oleh PBTKE. Tentu saja, wilayah timur menjadi perhatian kita. Nanti memang transportasi kita pakai ISO Time yang memudahkan dan sudah direncanakan, Ambon menajdi receiving terminal. Ini konsep yang sedang disiapkan,” jelasnya.

Dari hasil raker, 2 poin diantara kesimpulan yang ditegaskan ke Kementerian ESDM, ditekankan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk segera menyediakan seluruh mesin Satuan Pembangkit Diesel (SPD) dan penyediaan alokasi gas untuk PLTMG  di seluruh daerah 3T yang sampai dengan hari ini, masih terkendala dalam rangka pemenuhan rasio elektrifikasi sesuai target program Indonesia terang.
Poin lainnya, Komisi VII desak Menteri ESDM untuk mempercepat realisasi melalui implementasi berbagai program percepatan demi mencapai target EBT, pada tahun 2025 dan mendukung target penurunan  emisi gas rumah Indonesia, pada tahun 2030. (ulin)