Hukum & Kriminal

Di Papua Barat, KPK Cium Sejumlah Aset Daerah yang Dikuasai Mantan Pejabat

MANOKWARI, INTIM NEWS – Sejumlah aset pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Papua Barat, yang dikuasai oleh mantan pejabat dan keluarga, telah tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permasalahan ini bermula, dari hasil evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan kunjungan lapangan tim Koordinasi Supervisi (Korsup), Direktorat Wilayah V KPK di Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan pada 1 hingga 4 Maret 2021 lalu.

Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat wilayah V KPK, Dian Patria, persoalan penguasaan aset daerah oleh mantan pejabat dan keluarganya, sebenarnya telah lama tanpa penyelesaian.

” Permasalahan ini, sudah cukup lama tanpa ada penyelesaian yang nyata. Negara harus hadir memberi solusi yang konkrit dengan pengambilalihan aset-aset milik pemda tersebut, segera,” ujar Dian, melalui rilis yang diterima INTIM NEWS, Senin (08/03/2021).

Di kabupaten Raja Ampat misalnya, kata dia, terdapat sejumlah resort, hotel dan rumah dinas yang menempati tanah negara. “Dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), justru dikuasai para mantan pejabat, tanpa adanya pemasukan ke negara,” tuturnya.

Salah satu modusnya, ucap dia, adalah ada mantan bupati, melakukan kontrak sewa sepihak dengan pihak ketiga.

” Salah satunya di Waiwo Resort, Waisai, KPK menemukan pemda Kabupaten Raja Ampat sampai saat ini, belum mengambil alih aset yang dikuasai oleh mantan kepala dinas di Kabupaten Raja Ampat tersebut,” ucapnya.

Demikian pula dengan kompleks perumahan 10, sebut Dian, di sekitar situ merupakan aset pemda yang dikuasai oleh mantan pejabat beserta keluarganya.

” Mirisnya lagi, ada rumah dinas Wakil Bupati yang dikuasai Sekretaris Dinas di Raja Ampat, beserta keluarga. Sehingga, Wakil Bupati yang baru dilantik satu minggu lalu, terpaksa menempati perumahan pejabat eselon III,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, KPK juga menemukan sejumlah aset bergerak yang dikuasai mantan pejabat Kabupaten Raja Ampat. “Sebanyak 2 unit kendaraan dan 1 speedboat milik pemda, dikuasai mantan Ketua DPRD. Hal serupa juga ditemukan di Kota Sorong, Sorong Selatan dan kabupaten Sorong,” beber Dian.

Sehingga menurut dia, pihaknya menyarankan untuk dipasang plang aset milik pemda di seluruh lokasi aset yang bermasalah mulai Jumat, 5 Maret 2021 kemarin dan dilanjutkan dengan upaya hukum.

” Untuk aset bergerak, KPK menyarankan untuk pemda melaporkan penggelapan aset ke aparat penegak hukum,” tuturnya. (Safwan)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top