Amir Rumra Akui, Ada Kemajuan Pembangunan Signifikan di Kei Besar

BANDA ELY,MALUKU – Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, salah 1 tokoh muda energik yang gemar menjumpai konstituennya. Dirinya  mengaku, kurang lebih 20 tahun sudah meniti karir di dunia politik, baik sebagai anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara (Malra) hingga duduk di DPRD Provinsi Maluku dan mengajak berbagai elemen dalam masyarakat, harus objektif dalam menilai upaya pembangunan di kabupaten Malra, lebih khusus di Pulau Kei Besar yang notabene melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga legislatif.
” Selaku Anggota DPRD Provinsi Maluku, Saya berharap kita berpikir positif dan objektif bahwa semua perencanaan maupun pekerjaan pembangunan yang ada di Malra, tidak mungkin tanpa campur tangan dan intervensi Pemda. Karena yang memiliki wilayah otonom adalah Bupati. Hal ini harus kita pahami, dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Amir Rumra, usai bersama Bupati Malra M. Thaher Hanubun, meninjau pembangunan ruas jalan Banda Ely – Soin, di kecamatan Kei Besar Utara Timur, Sabtu (20/03/2021).

Amir Rumra – Ketua Komisi I DPRD Maluku

Rumra menyatakan, tak dapat dipungkiri, pembangunan di Malra juga diakui ada kontribusi dari pemerintahan sebelumnya. Namun, perlu juga diakui, di masa kepemimpinan Bupati M. Thaher Hanubun dan Wakil Bupati Petrus Beruatwarin, ada perubahan pembangunan di wilayah Kei Besar yang cukup signifikan.

” Tanpa mengesampingkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan saat ini melalui kepemimpinan Bupati Thaher dan Wakil Bupati Petrus, kita harus jujur bahwa di Kei Besar saat ini, sudah banyak intervensi pembangunan baik jalan, listrik, maupun air bersih yang di rasakan oleh masyarakat,” tutur Rumra.

Politisi senior partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, untuk pembangunan ruas jalan sepanjang empat 4 kilometer ini sendiri, dari aspek pemerintahan semuanya terlibat yakni Pemda, DPRD Kabupaten, Gubernur dan DPRD Provinsi.

” Setelah Pak Thaher mengkomunikasikan dengan Gubernur Maluku, kemudian Bupati juga menyampaikan kepada Presiden ketika kunjungan Presiden di Ambon beberapa waktu lalu, seharusnya sudah dapat dikerjakan tahun 2020, hanya karena kondisi COVID-19 maka terjadi refocusing anggaran baik APBN maupun APBD. Namun akhirnya, kita bersyukur dapat dianggarkan dalam APBN melalui Balai Jalan dan dikerjakan tahun 2021 ini,” jelas Rumra.

Menurutnya, intervensi pembangunan infrastruktur jalan, dengan adanya pinjaman pada PT SMI oleh pemerintah kabupaten Malra senilai Rp120 miliar, akan dibangun ruas jalan Elat-Hoor, begitu juga di wilayah Selatan Kei Besar, serta melalui APBD provinsi dianggarkan Rp 5 miliar ruas jalan Ngurdu – Fako. Jika semuanya sudah dibangun maka rata-rata di Kei Besar sudah mampu menjawab konektivitas.

” Selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, jika ada hal yang kurang baik dan tidak sesuai, wajib untuk dikritisi. Sebaliknya, kalau ada pembangunan yang bagus dan berdampak nyata di masyarakat harus juga kita apresiasi,”tandasnya.

Begitu pula, lanjut Rumra, melalui pinjaman pada PT. SMI oleh pemerintah provinsi Maluku, senilai Rp700 miliar, dimana kita perjuangkan sehingga untuk Maluku Tenggara, di jatahi Rp75 miliar dan untuk Malra sendiri mendapat Rp15 miliar. Ini sendiri yang akan digunakan untuk pembangunan ruas jalan, air bersih serta talud dan lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra bersama Bupati Malra M. Thaher Hanubun dan Tokoh Masyarakat Utara Timur, meninjau pembangunan ruas jalan Banda Ely-Soin, di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Sabtu (20/03/2021).

” Saya menilai, ada kemajuan pembangunan yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinan MTH-PB. Jujur Saya katakan, Kei Besar sudah maju, mulai dari listrik, air bersih, jaingan Telkomsel ditambah jalan yang sudah dikerjakan dan sementara dikerjakan, kita tidak bisa munafikan terkait perubahan-perubahan yang ada saat ini. Kita tidak bicara tentang pribadi tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat, di wilayah Kei Besar,” beber Amir.

Ia menilai, termasuk perhatian pemda saat ini untuk pembangunan rumah ibadah baik mesjid maupun gereja, yang menggelontorkan dana bantuan hingga miliaran rupiah. Ini juga jadi sejarah di kabupaten/kota di Maluku.

Diakui Amir, untuk saat ini ada 1 PR adalah listrik di sebagian Utara Timur. Selaku anggota DPRD Provinsi, akan bantu mengkomunikasikan dengan teman-teman di Komisi VII DPR RI dan Bupati.

” Harapan kami, masyarakat dapat merespon dengan positif upaya pembangunan di Kei Besar. Partisipasi masyarakat untuk menerima pembangunan itu, sangat penting. Jika ada hal -hal yang kurang pas, misalnya berkaitan dengan tanah dan tanaman maka dapat dibicarakan dan diselesaikan secara baik. Sebagai anggota DPRD kami dipilih dari rakyat, maka harus lebih banyak turun dan melihat kondisi yang ada di masyarakat,” pungkas Amir. (Suat)