Isu AHY Akan Digulingkan, Demokrat Maluku Teken Pernyataan Kesetiaan

AMBON,MALUKU – DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku, Selasa (02/02/2021), membuat Surat Kesetiaan dan Kebulatan Tekad yang berisi 3 poin, tertanggal 29 Januari 2021. Langkah ini dilakukan Demokrat Maluku, menyusul adanya isu baru penggulingan  Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dari posisinya sebagai Ketua Umum (ketum) Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
” Merespon isu yang saat ini tengah menimpa Ketua Umum kami Pak AHY, kami DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku dari tingkat ranting sampai DPD, nyatakan sikap melalui surat kesetiaan dan kebulatan tekad. Intinya, kami tetap setia dan patuh di bawah kepemimpinan Pak AHY sebagai ketum dan bertekad melawan upaya penghianatan dan makar yang ditujukan kepada ketum kami khususnya dan terhadap partai ini pada umumnya,”  tegas Elwen Roy Pattiasina, Selasa (02/02/2021) yang disampaikan kepada INTIM NEWS.

Surat Kesetiaan DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku

Pattiasina yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Maluku mengungkapkan, surat kesetiaan di tandatangani (teken) oleh Ketua DPD dan 11 Ketua DPC  se-Maluku, di atas meterai 12.000.
Informasi yang berhasil dihimpun INTIM NEWS dari laman kumparan.com, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono , menggelar konferensi pers di Kantor DPP Demokrat Wisma Proklamasi, Jakarta, Senin (01/02/2021).
Dalam kesempatan tersebut, AHY didampingi sejumlah pengurus Partai Demokrat, mengungkap adanya gerakan politik untuk menggulingkannya dari pimpinan partai.
“Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa,” kata AHY.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Ketua Umum Partai Demokrat

” Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, gerakan politik untuk menggulingkan AHY ini melibatkan pejabat di pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan,  sejumlah menteri diduga sudah memberikan dukungan tersebut.
Sayangnya,  AHY tak menyebut siapa saja pejabat pemerintah yang terlibat itu.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
“Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo,” tambahnya. (ulin)