Infrastruktur Menuju Kilmury Tetap Jadi Perhatian Pemda dan DPRD Maluku

AMBON,MALUKU – ” Infrastruktur jalan untuk mencapai wilayah  Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), tetap menjadi perhatian pemerintah daerah (pemda) provinsi maupun legislatif,” ungkap Fauzan Alkatiry, Anggota Komisi III DPRD Maluku kepada INTIM NEWS, Sabtu (27/02/2021), menyikapi banyaknya asumsi tentang Kilmury via sosial media.

Menurutnya, persoalan di Kilmury SBT, perlu disikapi dengan masukan yang baik, benar dan objektif terhadap kondisi yang ada. Namun, kita juga perlu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan sejauh ini oleh pemerintah provinsi, maupun lembaga legislatif untuk pembangunan disana.

Dijelaskan olehnya, bentuk keseriusan pemerintah provinsi (pemprov), tahun 2020 kami bersama pemprov melalui instansi teknis, sudah mengupayakan pengerjaan infrastruktur jalan dan terealisasi Rp9,8 miliar pengerjaan ruas jalan Werinama hingga Kota Baru.

” Jangan bilang pemerintah provinsi maupun kami legislatif sama sekali tidak memperhatikan. Buktinya, ada Rp9,8 miliar jalan Werinama lintas masuk ke Kilmury yang dianggarkan dalam APBD Provinsi, tahun 2020″ ujar Fauzan.

Fauzan menegaskan, ia sebagai Anggota Legislatif dari daerah pemilihan SBT dan juga anak Kilmury, merasa kurang fair ataupun kurang tepat jika saat ini banyak orang kemudian menuding ini kesalahan Gubernur Maluku atas persoalan disana.

” Karena sepengetahuan Saya, kemarin sebelum banyak perbincangan persoalan infrastruktur, terutama jalan menuju Kilmury, proses pembangunannya harus berjenjang dan perencanaan yang harus matang, sesuai informasi dari Kepala Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku, ketika Saya hubungi terkait lanjutan pembangunan ruas jalan Masiwang-Air Nanang, hingga sampai di Kilmury,” beber Fauzan.

Selain itu, anggota legislatif asal PKS ini mengungkapkan, melalui Ketua Komisi III DPRD Maluku, ketika bertemu pihak balai sudah ditekankan, agar ada penambahan anggaran untuk ruas jalan lingkar Seram tersebut dan kita kemarin dari Jakarta, sudah ada komunikasi dan mengagendakan membawa aspirasi tersebut ke kementerian.

Fauzan menambahkan, bukan infrastruktur jalan saja yang menjadi perhatian pemda maupun legislatif, pengentasan kemiskinan, rumah bagi warga, maupun air bersih menjadi perhatian kami untuk dimasukan dalam APBD Provinsi.

Oleh karena itu, pinta Fauzan, kritik-kritik kita terhadap pemerintah itu boleh saja tetapi harus juga objektif dan kita lihat prakondisi desa atau wilayah disana, secara lengkap. Nanti, penyelesaian masalahnya, menjadi tidak komprehensif. (Vera)