Demi Kemanusiaan, Harus Ada Solusi dan Intervensi Pusat Persoalan di Kilmury

AMBON,MALUKU – Intervensi pemerintah pusat guna melihat persoalan kemanusiaan di Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, terkait akses jalan sangat dibutuhkan.

Hal ini disampaikan oleh Constansius Kolatfeka, Anggota Komisi  C DPRD Kabupaten SBT, yang juga Ketua Fraksi Gerindra, kepada INTIM NEWS, melalui sambungan telpon seluler, Rabu (24/02/2021).

Ia menuturkan, untuk kemanusian, DPRD SBT sudah melakukan langkah koordinasi dengan pemerintah daerah kemudian menyurati Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku, untuk segera meminta intervensi dari pemerintah pusat, berupa anggaran, guna pembangunan ruas jalan Air Nanang – Kota Baru yang juga meliputi wilayah Kilmury SBT.

” Kejadian warga Kilmury SBT dalam hal ini Dahlan Kocal warga Desa Mising, yang dalam kondisi sakit, kemudian di antar ke pusat pelayanan kesehatan, menggunakan gerobak oleh keluarga dan warga melalui pesisir pantai adalah sebuah musibah terhadap harkat dan martabat kemanusian. Maka, harus ada solusi dan intervensi anggaran dari pusat benar-benar sangat dibutuhkan, mengingat APBD baik SBT maupun provinsi Maluku itu kecil atau terbatas untuk pembangunan infrastruktur jalan, di wilayah tersebut.

Konstansius Kolatfeka – Anggota DPRD Kabupaten SBT

Kolatfeka mengakui, ruas jalan Air Nanang-Kota Baru yang meliputi wilayah Kilmury, sesuai yang ditegaskan oleh Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018, tentang proyek strategis nasional di wilayah Maluku, maka wilayah itu masuk dalam penanganan APBD Provinsi.

Namun, kata Kolatfeka, kita mau tunggu APBD provinsi itu sampai kapan, maka langkah-langkah cepat dilakukan oleh DPRD saat ini, guna meminta intervensi anggaran dari pusat.

Ia juga membeberkan, untuk wilayah Kilmury ini sendiri, sudah pernah didatangi oleh Gubernur Maluku, baik oleh Gubernur Maluku jamannya Said Assagaf maupun Gubernur saat ini Murad Ismail, yang juga dikukuhkan sebagai anak adat Kilmury ketika  disambangi, sehingga ini merupakan tanggung jawab moral.

” Ketua DPRD Maluku saat ini, juga Komisi III DPRD Maluku memiliki tanggung jawab moral terhadap kondisi Kilmury sekarang karena mereka penah melakukan kunjungan dan menyaksikan langsung kondisi di Kilmury, sehingga diharapkan untuk adanya politik kebijakan anggaran, minimal pada APBD Perubahan tahun 2021, ada dianggarkan,” ujarnya.

” Selain itu, terisolasi dan keprihatinan warga Kilmury saat ini harus juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat yakni, Bapak Mukti Keliobas selaku Bupati sehingga ada perhatian serius,” tutupnya. (Vera)