Pertamina : Kelangkaan Mitan Akibat Kepanikan Warga

AMBON,MALUKU – Pertamina Area 8 Maluku dan Papua menyatakan, faktor kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis minyak tanah (mitan) yang terjadi di Maluku, akibat kepanikan warga karena adanya isu konversi minyak tanah ke gas.

” Faktor kelangkaan minyak tanah disebabkan oleh isu konversi minyak tanah ke gas, sehingga terjadi kepanikan masyarakat, sehingga masyarakat membeli dalam jumlah banyak ketika menjelang hari-hari besar,” ungkap Lucky Haryanto, Plt SAM Pertamina Area 8 Maluku dan Papua, dalam rapat bersama Komisi II DPRD Provinsi Maluku, di ruang paripurna, Selasa (19/01/2021) yang membahas kelangkaan mitan di Maluku.

Dijelaskan, terkait kuota BBM Lucky menyebutkan, total kuota untuk Maluku sebanyak 105.266 KL. Untuk adanya penambahan kuota khususnya minyak tanah, hal itu dimungkinkan dalam bentuk fakultatif ekstra droping. Dimana itu biasanya pengajuan dari pemerintah daerah, terkait penambahan alokasi.

” Sementara terkait pengawasan, pengawasan distribusi mitan kami sesuai Undang-Undang Migas dan Perpres 191. Dimana pengawasan itu ada di Pemda, tugas dari Pertamina, kita lakukan pembinaan kepada agen, pengawasan yang kita lakukan pengawasan langsung ke pangkalan-pangkalan atau kroscek terkait keterlambatan atau ketersediaan stok,” ujarnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tuanakotta/Tethool, usai pertemuan tersebut menyampaikan, dari hasil pertemuan hari ini, ditemui penyaluran dari pihak Pertamina kepada distributor. Kemudian, ke pangkalan sudah baik, sudah sesuai dengn mekanisme dan kuota yang di alokasikan pun cukup dengan kebutuhan rumah tangga.

” Namun, kenapa sampai terjadi kelangkaan?, Pertama adalah, waktu libur yang begitu panjang dan sistem pembayaran yang dilakukan, sehingga dari pihak Pertamina tidak bisa melakukan penyuplaian ke distributor dan distributor, tidak bisa melakukan penyaluran ke pihak pangkalan,” beber Saudah.

Katanya lanjut, akibat libur yang berkepanjangan tersebut, terjadi kepanikan ditambah informasi pada media sosial, semua orang menjadi panik dan semua orang terburu-buru membeli kuota yang lebih banyak dari pada biasanya.

” Sekarang ini sudah mulai normal, kita akan tetap memantau kondisi sampai di bulan Februari nantinya, apakah normal atau tidak,” tandas Saudah.

Anggota legislatif dari Partai Gerindra ini menambahkan, pangkalan-pangkalan ini juga harus kita tertibkan karena jangan sampai mereka jual ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atau pihak-pihak yang sebenarnya tidak bisa memakai bahan subsidi. (Vera)