Muswil DPW PKB Bahas Percepatan Pembangunan Ekonomi Maluku

AMBON,MALUKU – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku, akan mengadakan Musyawarah Wilayah (Muswil) pada tanggal 9-10 Januari 2021, di Ambon. Sekretaris Wilayah DPW PKB Maluku, Fahrudin Hayoto, Kamis (07/01/2021) menjelaskan, Muswil PKB tersebut akan dilaksanakan serentak secara Nasional se-Indonesia dan Maluku terselenggara nantinya di salah 1 hotel berbintang di kota Ambon.

” Muswil PKB Maluku, akan berpusat di salah 1 hotel ternama di kota Ambon dan akan dihadiri oleh para pengurus wilayah PKB Maluku dan 11 DPC PKB Se-Provinsi Maluku. Juga, akan diikuti oleh seluruh pengurus DPC secara daring, via zoom meeting di kantor DPC PKB kabupaten/kota masing-masing. Pelaksanaannya nanti,  tetap menerapkan protokoler kesehatan Covid-19, secara ketat,” terang Hayoto.

Ia menjelaskan lebih lanjut, muswil ini merupakan Amanat Muktamar PKB di Bali tentang Penataan dan Penyeragaman Struktur Kepengurusan PKB seluruh Indonesia. Musyawarah Wilayah PKB se-Indonesia, akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI).

Sebutnya, Muswil PKB Maluku akan menetapkan kepengurusan DPW PKB Maluku periode 2021-2026, menetapkan program kerja dan pernyataan politik dan rekomendasi percepatan pembangunan ekonomi Maluku. Yaitu, terkait dengan pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan sosial dan kaderisasi kepemimpinan.

Menurut Hayoto, merosotnya harga cengkeh di Maluku yang berdampak  terhadap masyakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani cengkeh. Sudah sejak lama, Maluku adalah primadona di mata dunia dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah. Apakah cengkeh masih menjadi primadona Maluku? karena sampai saat ini harganya turun drastis.

“ Poin pertama yang akan dirumuskan adalah, PKB meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini, Menteri Perdagangan untuk dapat menstabilkan harga cengkeh, sehingga diperlukan adanya instrumen atau kebijakan pemerintah pusat untuk dapat membuat kestabilan harga cengkeh di maksud. Bila perlu, pemerintah pusat lewat kementerian perdagangan dapat membeli langsung cengkeh hasil panen dari masyarakat, dengan harga tinggi,” tegasnya.

Aspek berikutnya, sambungnya, adalah optimalisasi potensi pariwisata. Provinsi Maluku mempunyai sumber daya pariwisata yang tidak dapat diragukan lagi, keindahannya. Selain wisata alam tersebut, Maluku juga memiliki objek wisata sejarah zaman penjajahan.

“ Untuk itu, dalam rangka menciptakan wilayah pertumbuhan ekonomi baru, PKB meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Maritim dan Investasi serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk percepatan pembangunan Kepulauan Banda sebagai proyek strategis nasional (Kawasan Pariwisata Nasional) untuk pemgembangan kawasan Wisata bertaraf internasional. PKB juga mendorong kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk Selat Valentine di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) , Teluk Ambon di Kota Ambon serta Pasir Panjang di Pulau Kei, Maluku Tenggara untuk dapat menjadi Proyek Strategis Pariwisata Nasional,” ungkapnya.

Selain itu, Hayoto menuturkan, PKB juga merekomendasikan optimalisasi potensi sumber daya alam di Maluku, khususnya Blok Masela. Ia katakan, dalam rangka mendukung perekonomian nasional termasuk untuk menggenjot ekonomi daerah dan mendatangkan income (pendapatan) bagi Maluku, serta pengentasan kemiskinan di Maluku, PKB meminta percepatan agar LNG abadi Blok Masela segera beroperasi.

“Untuk itu, PKB mendukung semua upaya-upaya pemerintah daerah Maluku, bersama SKK Migas dan INPEX, sebagai operator untuk mengambil langkah-langkah percepatan beroperasinya LNG Abadi Blok Masela,” jelasnya.

Hayoto juga mengingatkan, Maluku telah dicanangkan sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Maka, PKB meminta implementasi Maluku sebagai LIN tidak sekedar jargon atau aturan semata baik itu Perpres maupun UU tetapi juga dalam bentuk kebijakan anggaran yang memadai, dari pemerintah pusat untuk mendukung infrastruktur LIN dan juga peranan sektor swasta perikanan nasional untuk sinergi dalam menopang Implemantasi LIN di Maluku.

Akuinya, PKB juga menyoroti tentang pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur. Hayoto menjelaskan, pembangunan infrastuktur merupakan bagian integral pembangunan dan menjadi roda penggerak, pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga, pembangunan infrastruktur diyakini dapat menjadi motor penggerak kemajuan suatu kawasan.

“ Realita hari ini, PKB melihat dibandingkan dengan provinsi lain, anggaran pembangunan infrastruktur untuk Maluku sangat minim,  apalagi Maluku adalah provinsi kepulauan dengan beberapa kabupaten adalah, wilayah perbatasan dan terluar. Untuk itu, PKB meminta kepada Kementerian PUPR dan Kementrian Perhubungan, agar dapat memprioritaskan anggaran yang besar untuk Maluku, baik infrastuktur jalan, jembatan, sumber daya air, maupun infrastruktur dermaga dan pelabuhan di Maluku, dengan memprioritas wilayah perbatasan dan terluar .

Hayoto mengatakan lagi, pemerataan pembangunan juga perlu ditempuh dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi Maluku, maka DPW PKB Maluku telah melakukan kajian untuk mengusulkan dibukanya moratorium DOB, agar kebutuhan pemekaran itu bisa dipenuhi dalam konteks pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah.

“Untuk itu, PKB Maluku minta untuk kebijakan moratarium DOB dibuka kembali dan harus ada pengecualian untuk Maluku, mengingat Maluku adalah provinsi dengan rentang kendali kepulauan,” tegasnya lagi.

Kendati demikian, Hayoto katakan, PKB tidak hanya peduli pada agenda-agenda ekonomi namun juga peduli dengan agenda pelestarian lingkungan dan ketahanan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Hayoto, perlu kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, dalam kehidupan sehari-hari oleh Pemda Maluku. Pelarangan penggunaan plastik sekali pakai ini, bertujuan untuk menjadikan Maluku dengan luas laut terbesar untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan citra sebagai provinsi ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“ Sedangkan terkait ketahanan sosial di tengah pandemi Covid-19, PKB minta agar Rapid Test, Rapid Antigen maupun Swab harus gratis dan jangan dibebankan kepada masyarakat yang sedang terpuruk, baik secara ekonomi maupun psikologis,” ujarnya.

Terakhir, dirinya menambahkan, terkait dengan kepemimpinam eksekutif di daerah maka PKB Maluku mendorong kader-kader potensialnya baik yang di DPW, DPC maupun Legislator PKB untuk merebut kepemimpinan eksekutif pada tahun 2022 atau 2023 untuk bekerja sejak dini dan bersosialisasi untuk mendapatkam simpati masyarakat.

“ Semua poin-poin tersebut, menjadi komitmen utama Partai Kebangkitan Bangsa untuk konsisten, inovatif dan produktif, sebagai komitmen aksi melayani Indonesia dan lahir bathin berjuang bersama rakyat,” tutup Hayoto. (ulin)