AMBON,MALUKU – Komisi II DPRD Provinsi Maluku, bersama pihak PT Pertamina Maluku Papua, serta melibatkan agen dan distributor, membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah tersebut, Senin (18/01/2021).
Pembahasan ini, digelar dalam rapat terbuka bersama yang dilangsungkan di ruang paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua Komisi II, Saudah Tuanakotta Tethool serta dihadiri oleh Anggota, Plt Sales Area Manager (SAM) Pertamina Area 8 Maluku dan Papua Lucky Haryanto, juga distributor BBM wilayah Ambon.
Ketua Komisi II dalam keterangan persnya, usai rapat menyampaikan, data dari pertamina belum siap sehingga, pembahasan ini di skors hingga besok.
Saudah menuturkan, data-data yang perlu disiapkan yakni terkait permintaan sesuai kuota, berapa kuota yang dialokasikan BPH Migas untuk Maluku.
Saudah Tuanakotta/T – Ketua Komisi II DPRD Maluku
” Kita mau tahu level dari alokasi PPH Migas berapa untuk Maluku, ke distributor berapa, hingga ke pangkalan-pangkalan berapa dan pada tingkat pemakaian oleh konsumen per harinya,” ujar Saudah.
Menurut anggota legislatif dari partai Gerindra ini, jangan sampai di pertengahan ada kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan, bisa saja ada kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu.
Katanya lanjut, untuk SKK migas ini sifafnya terbuka jadi tidak tertutup, kami sendiri sudah pernah menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat.
Sementara itu, Plt SAM Pertamina Area 8 Maluku dan Papua, Lucky Haryanto menegaskan, intinya kita dari Pertamina salurkan dan distribusi sesuai ketentuan dari BPH Migas.
” Kita setiap waktu kroscek dan tugas kita menyampaikan data-data. Kita bekerja disini sesuai ketentuan yang berlaku, yakni, sesuai UU Migas, jadi kita sampaikan apa adanya,” beber Lucky.
Ia mengakui, tugas kita menyalurkan, tidak ada otorisasi untuk menentukan kuota dan sebagainya. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
