AMBON,MALUKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, berupaya agar Program Kotaku dari Kementerian PUPR RI, dapat menyentuh wilayah di Maluku.
Hal ini disampaikan Ketua DPRD, Lucky Wattimury, kepada awak media di ruang kerjanya, usai pertemuan bersama pengelola program kotaku di Maluku, Kamis (14/01/2021).
” Kami akan menyampaikan surat resmi kepada Pempus dan berkoordinasi dengan Gubernur, melalui instansi teknis yakni Dinas Pekerjaan Umum Maluku agar mendapatkan dana melalui program kotaku,” ungkap Wattimury.
Ia menjelaskan, melalui Komisi III, kami juga sudah tegaskan untuk segera berkoordinasi dengan pejabat-pejabat terkait untuk bisa membantu terlaksananya program kotaku, mudah-mudahan upaya ini belum terlambat.
Selain itu, kata Wattimury, upaya kita juga melalui balai perumahan dan pemukiman agar direspon secara positif oleh Kementerian PUPR di Jakarta, ketika pembahasan dengan DPR RI khususnya Komisi V nantinya.
Sebutnya lagi, Program Kotaku merupakan kerja sama Kementerian PUPR dengan pemerintah daerah (pemda) dan kelompok masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh, di perkotaan.
Dirinya mengakui, upaya yang dilakukan DPRD ini karena sejak tahun 2020 dan kemungkinan tahun 2021, Maluku tidak mendapatkan program kotaku yang dulunya disebut PNPM Mandiri.
” Sudah dua kali pertemuan dengan pengelola program kotaku di Maluku dan dijelaskan tahun 2020 sampai dengan kemungkinan tahun 2021 ini, Maluku itu tidak mendapatkan anggaran melalui program kotaku,” bebernya.
Dirinya mengungkapkan, hasil pertemuan tadi, kami sudah mendapat informasi secara jelas tentang bagaimana mekanisme agar mendapatkan program kotaku dari Pempus, dimana program itu dapat diperoleh melalui usulan wakil rakyat kita yang berada di DPR RI.
” Program ini sangat penting bagi pengembangan masyarakat di Maluku, terutama untuk kawasan lingkungan yang dikategorikan pemukiman kumuh di Maluku sehingga, ada pengembangan lingkungan dan masyarakat di lingkungam tersebut,” tutup Wattimury. (Vera)
