Pandemi Covid-19, Malra Inflasi 0,21 Persen

MALRA,MALUKU – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2020, Maluku Tenggara (Malra) tercatat mengalami inflasi sebesar 0,21 persen pada bulan September 2020. Tingkat inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) ini, mengacu pada sampel hitung Kota Tual. Disaat yang bersamaan, Kota Ambon mengalami deflasi sebesar 0,21 persen.

Demikian diungkapkan Bupati Malra Muhammad Thaher Hanubun, dalam sambutannya pada pembukaan Hight Level Meeting TPID Kabupaten Maluku Tenggara, di ruang rapat Kantor Bupati, di Langgur (09/10/2020).

” Pandemi Covid-19 sangat berdampak serius terhadap perekonomian global. Dimana Indonesia turut mengalami dampaknya, hingga berimbas pada perekonomian setiap daerah, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara,” ujar Bupati.

Bupati menuturkan, selama pandemi covid-19, daya beli masyarakat di daerah ini tergolong rendah. Masyarakat cenderung menahan uangnya dan tidak melakukan pengeluaran. Lantas, hal ini pun mengakibatkan produk tidak terserap oleh pasar.

“ Kondisi-kondisi inilah yang sangat berpengaruh pada tingkat inflasi, disamping juga variable pasokan barang dan jumlah uang yang beredar,” ungkapnya.

Bagi Bupati, jika situasi ini terjadi dalam rentang waktu tertentu, akan memicu terjadinya gejolak dalam perekonomian. Secara teori, Bupati menjelaskan, kondisi deflasi menunjukkan kelesuhan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang terlampau tinggi, akan berdampak buruk bagi perekonomian. Itulah sebabnya, inflasi harus terjaga dalam posisi yang stabil. Menindaklanjuti hal itu, Bupati menginginkan agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus mampu mengeluarkan formula dan rekomendasi konstruktif, yang dapat memastikan inflasi tetap terkendali.

“ Tantangan terbesar bagi perekonomian di daerah ini adalah, menjaga fluktuasi tingkat inflasi yang memungkinkan perekonomian dapat berjalan optimal, tidak terjadi deflasi dan daya beli masyarakat dapat kembali membaik,” katanya.

Bupati menegaskan, di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat Pandemi Covid-19, maka upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi wajib dilakukan. Ia menyebutkan, terdapat tiga strategi yang ditempuh, dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi daerah.

” Diantaranya, pengendalian inflasi, peningkatan kinerja sektor produktif dan pengendalian peredaran uang di masyarakat. Dengan demikian, pola kerja kita haruslah berupa suatu sistem yang utuh dan saling bersinergi. Bergerak bersama dari hulu sampai ke hilir, guna meningkatkan kinerja perekonomian secara komprehensif. Khusus dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi, maka kinerja pengelolaan sektor produktif harus dapat bersinergi , dengan industri turunannya. Termasuk, kinerja sektor pemasaran yang harus mampu membuka dan menciptakan pasar bagi produk olahan kita,” tuturnya.

Bupati berharap, melalui rangkaian kegiatan High Level Meeting (HLM) yang diselanggarakan saat ini, akan menghasilkan berbagai formula yang memungkinkan daya beli masyarakat tetap terjaga, produktivitas berkelanjutan dan sektor produktif kembali bergeliat.

“ Saya harap, TPID dapat menjalankan fungsi koordinasi secara baik, baik koordinasi internal OPD teknis pemberdayaan ekonomi maupun eksternal dengan pihak-pihak yang lain. Saya juga mengajak seluruh OPD teknis pemberdayaan untuk mengubah mindset dan cara kerja. Jika selama ini masih ada pola-pola kerja sektoral yang hanya berorientasi proyek, maka ke depan harus diubah,” imbuhnya. (Jufri)