Maluku

Edwin Huwae : Partai Ini Lebih Besar Dari Seorang Abas Orno

Edwin Huwae-Sekretaris DPD PDI Perjuangan Maluku (kiri) didampingi Junaidy Marasabessy-Salah 1 Wakil Ketua

AMBON,MALUKU – Pergerakan Wakil Gubernur (Wagub), Barnabas Orno yang biasa dipanggil Abas ini, sudah menjadi pantauan PDI Perjuangan khususnya DPD PDI Perjuangan Maluku. Menurut Edwin Huwae selaku Sekretaris DPD, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini, lebih besar dari seorang Abas Orno. Hal ini ditegaskan oleh Huwae, saat dikonfirmasi oleh sejumlah wartawan, Kamis (22/10/2020), di Kantor Sekretariat DPD di Karang Panjang Ambon.

” Setahu Saya, belum pernah ada klarifikasi terhadap upaya-upaya yang Pak Orno lakukan. Kami tidak perlu menunggu seorang Abas Orno. Partai ini lebih besar dari seorang Abas Orno. Kalau Abas Orno masih menganggap PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung dia dan menjadikan dia sebagai seorang wakil gubernur maka secara etik dan moral, Abas Orno yang harus tunduk kepada partai ini. Ini dari sisi partai,” tegas Huwae.

Sikap DPD PDI Perjuangan terhadap Wagub sangat beralasan. Pasalnya, Pilkada di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sangat seksi. Sesuai rekomendasi, PDI Perjuangan mendukung pasangan calon Thomas Noach-Ari Kilikily. Sedangkan pasangan Niko Kilikily- Odie Orno didukung partai Gerindra dan Golkar. Odie Orno sendiri, adalah adik dari Wakil Gubernur (Wagub) , Barnabas Orno yang adalah kader PDI Perjuangan.

Menurut Huwae, pernyataan-pernyataan yang disampaikan, sudah tidak fatsun lagi terhadap keputusan partai. Oleh karena itu, secara organisasi partai, kami sudah punya sikap terhadap perilaku Pak Orno ini. Kita tidak perlu panggil. Sekiranya itu merupakan 1 fakta, tidak perlu panggil. Sekarang kalau kemudian, Pak Orno ingin melakukan kampanye bagi adiknya, maka disitulah terjadi pelanggaran.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Huwae, pertama, kalau soal MBD, sikap PDI Perjuangan, terhadap kader partai yang dianggap balelo jelas. Karena dalam rekomendasi pasangan calon sudah ditetapkan, bila ada kader partai melawan rekomendasi, sanksinya dipecat oleh partai.

Kedua, bebernya, wagub adalah pembantu gubernur. Dalam tugas membantu gubernur, maka wagub harus mendengar arahan dan tugas yang diberikan oleh gubernur kepada wagub dalam melaksanakan tugas.

” Bila kemudian, wagub melanggar apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh gubernur, disitulah juga wagub melanggar secara etika profesional dari jabatannya sebagai seorang wagub. Ada 2 sisi disini, dari sisi kepentingan partai dan dari sisi pemerintahan,” ungkapnya.

Ia kembali menuturkan, wagub melenceng dari partai, sudah ada indikasi ke arah situ. Sekarang dari sisi partai maupun dari sisi pemerintahan, bila pada saat turun kampanye, Abas Orno tidak mendapatkan ijin, dari gubernur karena posisi Abas Orno, adalah pembantu gubernur. Sedangkan, dari sisi pemerintahan karena jabatannya wagub dan tugasnya membantu gubernur, maka Abas Orno harus tunduk dan patuh juga kepada seorang gubernur.

Konsekuesni konkritnya adalah, akuinya, kalau dia melanggar baik itu melanggar dari sisi partai, pasti ada sanksinya. Kalau dia melanggar dari sisi pemerintahan, itu juga ada sanksinya. Kalau lakukan kampanye,berarti dia sengaja melakukan pelanggaran. Itu berarti Abas Orno sengaja melakukan pelanggaran, baik dari sisi partai, maupun dari sisi pemerintahan.

” Pertanyaan Saya adalah, apakah Abas mengkomunikasikan ijinnya kepada gubernur? Apakah sudah ada ijin pak gubernur kepada wagub. Menurut PDI Perjuangan, Abas sampai hari ini banyak mengabaikan tugas sebagai seorang wakil gubernur. Dan, tidak mendukung penuh langkah-langkah gubernur untuk membangun Maluku. Yang Abas lakukan, masih statement. Dia berani nggak, melakukan ? Kalau dia sekiranya berani melakukan tindakan, maka ada konsekuensinya. Baik konsekuensi dari sisi partai, maupun dari sisi pemerintahan ada konsekuensinya. Karena posisinya, di partai sebagai kader, di pemerintahan sebagai pembantu gubernur,” sebut Huwae. (ulin)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top