Fraksi Pembangunan Bangsa Beri 4 Catatan Atas LPJ Gubernur

AMBON,MALUKU – Pada penyampaian Kata Akhir Fraksi, Fraksi Pembangunan Bangsa beri 4 catatan sebagai masukan, terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019.

Ini diungkapkan oleh Rovik Afifudin, Juru Bicara Fraksi Pembangunan Bangsa, pada Rapat Paripurna DPRD Maluku, Dalam Rangka Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019, Selasa (08/09/2020), di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Maluku.

” Dalam peningkatan pendapatan, kami fraksi Pembangunan Bangsa berharap, agar retribusi daerah sebagai salah satu komponen PAD, mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan. Karena, kinerjanya bersifat pemenuhan atas permintaan berbagai jenis pelayanan yang diberikan pemerintah provinsi Maluku kepada masyarakat. Olehnya itu, kami dari fraksi memberikan catatan dan masukan. Pertama, peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penyempurnaan peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, harus diupayakan,” sebut Rovik.

Kedua, paparnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD baik itu dari sisi manajemen maupun dari sisi permodalan serta pengembangan kapasitas dan jenis usaha untuk memberdayakan. Sehingga, ke depan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan keuangan daerah.

Ketiga, target PAD dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dijelaskan sebelumnya pada jawaban DIM Banggar, belum tercapai karena regulasi yang menjadi dasar pemberian izin dan penarikan retribusi, masih dalam proses

Lebih lanjut, bebernya, keempat, keberhasilan pembangunan kesehatan, sangat ditentukan oleh kesinambungan antara upaya program dan sektor. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah 1 diantaranya yang dinilai memiliki peranan cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

” Pada komponen belanja program kegiatan yang perlu dievaluasi sebagai berikut, satu, pada urusan wajib pendidikan yang menjadi sasaran IPM yaitu, program PAUD, wajib belajar 9 tahun, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan program manajemen pelayanan pendidikan. Program-program tersebut, perlu di evaluasi dan ditingkatkan secara bersama-sama,” ajaknya.

Dua, jelasnya, terkait peningkatan kualitas guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, harus segera melakukan penataan guru, melalui analisis kebutuhan guru dengan harapan, analisis dimaksud dapat ditindaklanjuti, dalam penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah, sampai di pelosok-pelosok desa.

” Ketiga, untuk keterbatasan tenaga kesehatan di daerah-daerah terpencil, sangat penting dilakukan koordinasi dengan kementerian Kesehatan, agar mendapatkan bantuan penempatan program nusantara sehat. Empat, Dinas Perhubungan mesti memperhatikan sarana dan prasarana transportasi, di setiap puskesmas agar dilengkapi dengan transportasi laut, yaitu, Pusling Laut yang pengadaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi,” ujarnya.

Kelima, ajak Anggota Legislatif dari PPP ini, Dinas Kominfo harus mendorong akses jaringan telekomunikasi hingga ke daerah DTPK, demi memastikan kesiapan masyarakat Maluku, dalam menghadapi revolusi 4.0. Enam, khusus dana pengadaan alat kesehatan yang tidak dapat terealisasi, disebabkan karena keterlambatan penginputan data kontrak, pada aplikasi OMSPAN, agar hal ini menjadi perhatian.

” Ketujuh, terkait kondisi PD.Panca Karya, kami meminta agar BUMD tersebut, melakukan perbaikan manajemen, perbaikan sarana dan prasarana juga perbaikan SDM secara menyeluruh, diakibatkan mengalami kerugian. Sehingga, tidak dapat membagikan deviden kepada pemerintah daerah. Selain itu, terakhir, hal serupa juga pada PT.Dok Waiame yang berjanji akan menyetor dalam waktu dekat di tahun 2020 karena sedang merendahkan pengembangan investasi. Atas dasar keinginan untuk pemerintah provinsi Maluku tetap berjalan dengan baik demi kesejahteraan rakyat fraksi Pembangunan Bangsa menerima LPJ APBD tahun anggaran 2019, untuk ditetapkan sebagai perda,” tuturnya.

Rapat paripurna tersebut, selain dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Maluku, juga dihadiri langsung oleh Kasrul Selang, Sekretaris Daerah Maluku. Sedangkan, Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, mengikuti rapat paripurna secara virtual. (IN06)