Gubernur Beberkan Sejumlah Kendala Kelola Potensi Laut Maluku

AMBON,MALUKU – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengakui, walaupun hidup di tengah-tengah potensi kekayaan alam yang melimpah, masyarakat Maluku belum banyak menikmati manfaatnya. Semua ini karena, terdapat sejumlah kesulitan yang dihadapi masyarakat nelayan di Maluku, dalam mengelola potensi kekayaan laut yang terkandung di dalamnya.

” Tantangan terbesar yang dihadapi karena, dihadapkan dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi, aksesibilitas dan konektivitas antar daerah yang terbatas, peralatan dan teknologi, disamping hak dan kewenangan daerah yang juga dibatasi,” ungkap Gubernur, saat memberikan sambutan pada acara tatap muka dan penyerahan bantuan kepada nelayan, di PPN Tantui, Ambon, Senin (31/08/2020).

Gubernur mengatakan, untuk dapat memahami dan mengenal Maluku lebih mendalam, terlebih dulu harus memahami karakter sebagian besar masyarakat-nya yang sehari-hari bersahabat dengan laut, berani menentang badai dan gelombang, demi mendapatkan tangkapan ikan.

” Disinilah masyarakat kami hidup ditengah-tengah karakter wilayah Maluku yang Kepulauan dan merupakan anugerah Tuhan, dimana sebagian besar lokasinya ada di laut, di pantai dan pesisir beserta kekayaan alam-nya,” ungkap Gubernur di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Menurut Gubernur, sejak terbentuknya badan kerjasama Provinsi Kepulauan (mula-mula 7 Provinsi Kepulauan dan sekarang 8 Provinsi Kepulauan), melalui deklarasi Ambon, tanggal 10 Agustus 2005, perjuangan selama kurang lebih 15 tahun untuk mendapatkan pengakuan secara hukum, melalui sebuah Undang- Undang (UU) Daerah Kepulauan, belum juga terealisasi.

Telah berulang kali pembahasan draft RUU dilakukan dengan DPR-RI, DPD-RI, pemerintah pusat melalui kementerian-kementerian terkait, namun sampai hari ini, harapan tersebut belum menjadi kenyataan.

Hal ini, tuturnya, merupakan hal mendasar yang terus dibangun dan didorong ke pemerintah pusat, DPR-RI, DPD-RI maupun instansi lainnya, dalam rangka memperjuangkan penetapan UU Daerah Kepulauan, bersama-sama dengan 7 provinsi lainnya di Indonesia.

” Kami berharap, dukungan penuh Bapak Menteri dan jajaran, agar impian Maluku untuk sejajar dengan daerah lain dalam hal pemerataan pembangunan, bisa dirasakan,” pintanya.

Sebagai bahan informasi bagi Bapak Menteri, jelasnya, sampai dengan tahun 2019, jumlah nelayan di Maluku tercatat 163.461 orang dengan armada penangkapan ikan yang tersedia adalah sebanyak 54.872 unit, yang didominasi oleh kapal-kapal ikan skala kecil.

Kondisi ini, menyebabkan produksi perikanan hanya sebesar 437.989 ton, atau 23,4 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah, masih kurangnya armada penangkapan ikan.

Lebih lanjut gubernur menuturkan, keadaan makin sulit, ketika dalam masa pandemi Covid-19, banyak sekali nelayan di Provinsi Maluku yang terdampak. Hal ini diindikasikan, dengan tidak terjualnya ikan hasil tangkapan para nelayan di pasar yang dikarenakan, menurunnya daya beli konsumen sebagai akibat pembatasan sosial. Di sisi lain, para nelayan umumnya tidak memiliki sarana untuk menyimpan dan mengawetkan ikan hasil tangkapan yang tidak terjual.

” Namun sesulit apapun kondisi-nya, Saya percaya nelayan Maluku punya jiwa pelaut yang pantang menyerah, mereka siap kembangkan layar, menentang badai, gelombang dan menjadikan laut sebagai sahabat ,sekaligus tempat mencari nafkah,” ujarnya.

Atas nama para nelayan, Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan paket sembako yang dibagikan kepada para nelayan ini.

” Kami pun berharap, melalui acara dialog yang dilakukan nanti, akan dapat mendapatkan masukan-masukan berarti untuk selanjutnya mendapat tindak lanjut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,” tandas gubernur.

Sementara dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, juga menyerahkan berbagai paket bantuan yang diperuntukan bagi masyarakat nelayan.

Penyerahan bantuan dengan rincian Dari DJPT berupa sertifikat radio kapal nelayan, sticker kanal frekuensi dan buku panduan sejumlah 2 sertifikat kepada nahkoda Kapal nelayan KM. Kurnia Ilahi 05 dan KM. Air Manis 04. Juga, 1.000 paket bantuan sembako senilai Rp. 150 juta kepada nelayan, kartu kepesertaan nahkoda dan ABK oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 704 orang dan santuan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020, sebanyak 1 orang senilai Rp.42 juta.

Selain itu, penyerahan bantuan dari Ditjen PSDKP, berupa alat komunikasi dan pemasangan rompi untuk 3 kelompol masyarakat pengawas (Pokmaswas). Penyerahan bantuan modal kerja BLU LPMUKP, sebesar Rp.1,572 miliar. Selain bantuan, Menteri Edhy Prabowo juga berkesempatan berdialog dengan para nelayan.

Kunjungan kerja Edhy Prabowo di Maluku, turut didampingi oleh beberapa Dirjen pada kementerian tersebut.

Selain itu, hadir pula, beberapa Anggota DPR RI diantaranya, Abdullah Tuasikal – Komisi IV, Hendrik Lewerissa- Komisi VI, Iis Rosita Dewi-Komisi V dan Anna Latuconsina, Anggota DPD RI.

Pemerintah Provinsi Maluku, Murad Ismail selaku Gubernur dan Barnabas Orno Wakil Gubernur, Forkopimda, Kasrul Selang Sekretaris Daerah Maluku, serta OPD terkait mendampingi setiap agenda Edhy Prabowo selama di Maluku. (HumasMaluku/IN06)