SBB,MALUKU,– 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Ke 14 OPD menjalani tiga program dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 diantaranya, Program Penanganan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat, Program Penyedia Jaringan Pengaman Sosial, dan program Pengamanan Dampak Ekonomi Masyarakat.
Program penanganan dan perlindungan masyarakat mendapat anggaran sebesar Rp 28,149,522,349.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (BPPKAD SBB), Jemy Musilla kepada Media ini, Jumat (3/7/2020).
Dikatakan, Anggaran pada program itu direalisasikan pada 10 OPD, yakni, Dinas Kesehatan Rp 9.105.120.000, RSUD Piru Rp 9.554.316.045, BPBD Rp 2.434.450.000, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Rp 3.091.500.000,
Dinas PU dan Penataan Ruang Rp, 550.000.000, Dinas Perhubungan Rp,400.000.000, Dinas Komunikasi dan Informasi Rp 1.418.200.000, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp, 953.062.000, Kecamatan Taniwel Timur Rp, 254.907.150, Kecamatan elpaputi 254.907.156.
Selanjutnya, Program Penyedian Jaringan Pengaman Sosial besar anggaran Rp, 11.594.427.555 dibagikan untuk Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp 788.800.000, Dinas Sosial Rp 508.800.000, intervensi daerah melalui BLT Rp, 10.656.827.555.
Sedangkan program Pengamanan Dampak Ekonomi Masyarakat besar anggaran Rp, 3.815.890.100 direalisasikan untuk Dinas Pertanian Rp, 2.464.565.000 dan Dinas Ketahanan Pangan Rp,1.351.325.100.
Dari anggaran penanggulangan Covid-19 SBB sebesar Rp, 43,919,840,000 sudah terbagi secara keseluruhan untuk 14 OPD pelaksana untuk belanja kebutuhan Covid-19. Untuk dinas yang belum ada realisasi tahap I -III ada pada dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja,Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.
Ditambahkannya, BPBD, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Elpaputi belum realisasi tahap II dan III
Dan belum realisasi tahap III Dinas Kesehatan, RSUD Piru, dan Satuan Pol PP, sedangkan Dinas sosial sudah realisasi tahap I,II dan III. (IN -08)
