Bupati MBD Diminta Jelaskan Posisi Kepentingan Masyarakat Pada Progres Blok Masela

AMBON,MALUKU – Progres Blok Masela yang saat ini masuk tahap awal pengembangan, dipertanyakan oleh Jhon Uniplaitta, selaku salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Hal ini diungkapkan Jhon, Jumat (19/06/2020), kepada sejumlah wartawan di salah 1 restaurant di Kota Ambon.

” Berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat oleh Inpex, SKK Migas dan Pemerintah MBD pada awal Januari 2019 lalu. Kami mempertanyakan, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) MBD. Apa yang sudah mereka lakukan dengan kesepakatan ini? Kami minta pemkab MBD terbuka, memberikan informasi kepada masyarakat, atas hal ini supaya kami tahu. Kalau mereka diam, kami berpikir mereka tidak melakukan sesuatu. Justru yang gencar melakukan sesuatu adalah KKT. Apakah memang mereka sudah berbuat, silahkan diinformasikan kepada masyarakat dari kesepakatan, akan dibangun ini atau itu,” ucapnya.

Karena ingatnya, ada 4 poin kesepakatan antara Pemkab MBD, Inpex dan SKK Migas. Kesepakatan waktu itu adalah, pertama, pemda MBD diminta oleh Inpex dan SKK Migas, untuk dibangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang bersertifikat internasional. Kedua, SKK Migas dan Inpex minta, dalam operasional ketika telah beroperasi, Inpex membutuhkan lokasi membangun galangan kapal.

Ketiga, bebernya, mereka melihat potensi daging di MBD cukup. Inpex juga meminta untuk suplai daging ke Blok Masela nantinya dari MBD. Keempat, ada permintaan dari mereka, ketika nanti pembangunan lokasi Blok Masela di KKT, hasil survei mereka tidak ada batu yang memenuhi standar dan batu yang memenuhi standar mereka temukan di MBD. Olehnya itu, mereka minta pada saat nanti pembangunan lokasi Blok Masela itu, batunya akan didatangkan dari MBD, yaitu dari Wetar dan Babar.

Akuinya, 4 hal itu ketika rapat disepakati. Pertemuan itu, dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati beberapa Kepala OPD terkait, SKK Migas dan Inpex, di ruang kerja bupati MBD yang berlangsung pada awal Januari 2019. Bupati waktu itu masih dijabat oleh Barnabas Orno dan Wakil Bupatinya Thomas Noach yang saat ini menjabat sebagai Bupati MBD.

” Kami sendiri masyarakat tidak tahu, apakah pasca kesepakatan itu, sudah ada tindakan lanjut dari pemerintah MBD, atau pemerintah provinsi dengan Inpex, ataupun SKK Migas untuk menindak lanjutinya atau tidak. Karena berita dan informasi yang kami masyarakat dengar, justru yang minta untuk dibangunnya BLK itu nanti di KKT.

Jhon menambahkan, keprihatinan dirinya selaku sesepuh atau tokoh masyarakat dari MBD tetapi lebih khusus lagi masyarakat Babar dan Masela. Karena, sejak penetapan lokasi Blok Masela, banyak perbincangan masyarakat tentang hak-hak masyarakat MBD, pada khususnya masyarakat Pulau Babar dan Masela.

” Bupati saat ini pun, tidak terdengar sama sekali suaranya tentang bagaimana upaya mereka untuk memperjuangkan hak-hak dari masyarakat MBD pada umumnya dan Babar Masela pada khususnya,” ujarnya. (IN06)