DPRD Minta BWS Bangun Talud Antisipasi Banjir

AMBON, MALUKU – Komisi III DPRD Maluku meminta kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, untuk membangun talud penahan air, guna mencegah meluapnya danau Namaola ketika hujan dan akibatkan puluhan rumah terendam banjir di Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

” Kami akan koordinasi dengan BWS Maluku, untuk bagaimana bisa bangun talud penahan air di Buano Utara yang sering meluap ketika hujan. Ini perlu, agar rumah warga tidak lagi terendam,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Hatta Hehanussa kepada awak media, Kamis (12/03/2020).

Sebut Hatta, Buano Utara merupakan salah satu negeri di SBB yang menjadi langganan banjir ketika hujan. Danau yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu, begitu cepat meluap ke rumah warga.

Akuinya, disisi lain yang menjadi kewalahan, ketika hujan air yang mengalir dari rumah warga di dataran tinggi, semuanya menuju ke danau. Ini yang menyebabkan begitu cepat air meluap.

Warga yang rumahnya terendam, ungkap Anggota Legislatif dari Partai Gerindra ini, terpaksa mengungsi ke rumah keluarganya yang berada di dataran tinggi. Kondisi ini, hampir terjadi setiap tahun, tetapi belum ada solusi yang tepat untuk pencegahan meluapnya air di danau itu.

Untuk itu, pengadaan talud sangat diperlukan, agar bisa membentengi air ketika hujan tidak meluap ke pemukiman warga, tetapi berada pada posisinya.

” Tidak ada jalan lain, selain pengadaan talud. Kemudian, dicari posisi mengalirnya air dari danau ke arah laut, agar air tidak semuanya ke menuju pemukiman warga,” jelasnya.

Wakil rakyat DPRD provinsi dapil SBB ini menyayangkan sikap pemda setempat, yang terkesan acuh dengan masalah ini. Padahal, kejadian seperti itu hampir terjadi setiap tahun. Bahkan, dari jumlah rumah yang terendam, didalamnya ada ratusan jiwa yang menjadi tanggungjawab kepala daerah untuk diperhatikan.

” Kita prihatin dengan kondisi seperti itu. Sudah begitu, bencana yang berlangsung setiap tahun ini, terkesan Pemda SBB diam saja,” herannya.

Ia menegaskan, DPRD Maluku melalui Komisi III akan menyampaikan masalah ini ke Pemerintah Provinsi, agar menjadi perhatian bersama.

” Kami akan kordinasi dengan pemda provinsi. Dan ini menjadi perhatian kami untuk dikawal secara bersama,” katanya. (IN06)