AMBON,MALUKU – Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Penanganan Covid 19, nyatanya, aktifitas keluar masuk kapal dari luar kabupaten Kepulauan Aru, juga menjadi pantauan dan perlu pengawasan ketat dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).
Hal ini diakui oleh Lucky Wattimury, selaku Ketua DPRD Maluku, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Gugus Tugas di Lantai 7 , Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/03/2020) yang di pimpin langsung Gubernur Maluku, Murad Ismail yang di dalamnya termasuk Forkopimda dan seluruh pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD).
” Tadi Pak Gubernur sudah katakan, pelabuhan- pelabuhan kecil itu, jangan dianggap remeh. Justru itu yang menjadi ancaman bagi kita. Tadi beliau umpamakan di Aru misalnya. Di Aru, Saya sangat berpendapat itu. Karena kapal-kapal dari luar bebas masuk keluar dari sana, menyinggahi tempat-tempat di Aru dan kalau tidak di awasi dengan ketat, bisa justru dari situ masuk ke Maluku, bukan dari Ambon, Bandara Pattimura atau dari pelabuhan laut,” bebernya.
Dirinya menerangkan, hari ini kami rakor bersama Gubernur. Tahap pertama kemarin, beberapa waktu lalu Komisi IV sudah undang Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah, para pihak yang lain, membicarakan cara pencegahan. Oleh karena itu, langkah-langkah yang telah diambil Pak Sekda, yaitu, bagian juga dari apa yang dibicarakan di gugus tugas.
” Kita akan segera rapat untuk melakukan dan mengefektifkan fungsi pengawasan. Baik Pengawasan melalui OPD terkait, untuk mengundang dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan, tetapi yang kedua, kita juga akan turun tinjau langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap penting. Seperti bandara dan pelabuhan laut,” jelasnya.
Oleh karenanya, sebut Anggota Legislatif dari PDI Perjuangan ini, kita terus berkoordinasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pangdam XVI Pattimura, itu sudah sangat baik.
” Dan, kita selalu mengupayakan dewan tetap dengan seluruh kebijakan, kalau memang pemda atau gugus tugas membutuhkan anggaran, meningkatkan pencegahan, atau mengoperasionalkan tugas, berkaitan dengan pencegahan dan sosialisasi ke masyarakat, kami selalu siap mendukung dari persetujuan anggaran,” tuturnya.
Tambah Lucky, bagaimana pun juga, tidak mungkin bisa berjalan dengan baik, tanpa didukung oleh anggaran. (IN06)
