LANGGUR,MALUKU – Masyarakat kabupaten Maluku Tenggara (Malra) sudah seyogyanya patut berbangga memiliki pemimpin yang bukan hanya sekedar lips service namun terbukti dengan tindakan nyata.
Pasalnya, beberapa capaian termasuk kebutuhan mendasar, berhasil mendapat perhatian pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Dibawah kepemimpinan pada era Muhammad Thaher Hanubun-Petrus Beruatwarin atau disingkat MTH-PB, sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Malra, sejumlah kebijakan pemerintah pusat di wujud nyatakan , demi merealisasikan janji-janji kampanye pada pilkada 2018.
” Kami pernah duduk bersama beberapa bulan yang lalu, belum lama sekitar bulan November. beliau presentasikan, hari ini telah terwujud dan rakyat kawal pembangunannya. Luar biasa, salut untuk Bupati Maluku Tenggara atas pencapaiannya,” ucap Melky Pranata Koedoeboen, selaku Sekretaris Persatuan Alumni GMNI Maluku Tenggara, Minggu (02/02/2020), kepada INTIM NEWS, ketika dimintai tanggapannya, terkait kepemimpinan Thaher-Petrus, melalui sambungan telepon selular.
Dirinya turut mengapresiasi, lantaran diketahui dengan manuver yang begitu atraktif, tidak tanggung-tanggung Maluku Tenggara masuk dalam Major Project 2020 – 2024. Atas dasar itulah, lahir Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Dimana, memuat tentang pembangunan Jalan Trans Kei Besar, dengan total anggaran 1,2 T untuk ruas jalan dengan panjangnya 101,6 KM.
Disisi lain, Melky menilai, tentu lahir polemik-polemik di tengah masyarakat yang tidak sepatutnya dibiarkan berlarut yaitu, tentang bagaimana intervensi anggaran pemerintah pusat sehingga, Kabupaten Malra mendapatkan angka yang fantastis.
” Tidak baik diperdebatkan hal tersebut. Cukup mengambil hikmahnya. Mari segenap kita mengambil hikmah atas capaian fantastik ini. Ke depan tidak ada lagi calon bupati yang menjadikan jalan di Kei Besar sebagai komoditi politik. Hari ini Thaher Hanubun berucap hari ini juga beliau telah menuntaskan ucapannya,” tegasnya yang juga merupakan kuasa hukum Thaher Hanubun, pada Pilkada Malra 2018.
Sementara itu, secara terperinci dirinya menyebutkan, pada Perpres nomor 18 tahun 2020 tersebut, bukan hanya ruas jalan trans Kei Besar. Ada beberapa intervensi anggaran dari pemerintah pusat antara lain :
1. Malra dapat program desa digital dan bumdes dari Kementerian Desa.
2. Peningkatan kapasitas Bandara Karel Sadsuitubun sebesar Rp.50 miliar dari Kementerian Perhubungan.
3. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Pulau Kei Besar akan dibangun sarana dan prasarana/infrastruktur Kelautan dan Perikanan karena masuk PPKT dari Ditjen PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pulau Kei Besar mendapat alokasi program kawasan kelapa untuk pengembangan komoditas unggulan kelapa, bersama KKT sebesar Rp 29,21 miliar tahun 2020-2024, dari Kementerian Pertanian.
6. Pulau Kei Besar dan Kei Kecil Timur Selatan, akan dibangun PLTS Roof Top dengan Nilai Rp 26,40 miliar bersama kabupaten/kota lainnya di Maluku, dari Kementerian ESDM.
7. Malra mendapat bantuan air minum, SPAM, SR, Perumahan dari Kementerian PUPR.
8. Malra dapat program penyalur BBM satu harga dari Kementerian ESDM.
9. Jalan Trans Pulau Kei Besar 101,6 km, dengan total anggaran Rp 1,274,2 triliun dari Kementerian PUPR.
” 9 capaian melalui Perpres nomor 18 tahun 2020, sudah tentu merupakan capaian visi misi dan 11 program prioritas MTH-PB pada saat pilkada. Maka tugas segenap rakyat, kawal pembangunan. Jarang kita temui di republik ini, ada kepala daerah yang kerjanya begitu cepat dalam kurun waktu 5 tahun, visi misi serta program-program sudah tercapai. Pada kenyataannya, beliau berdua kerja bagaikan robot, tidak kenal siang dan malam. Bukan tidak mungkin kami kembali mengantarkan kedua pemimpin kami menuju 2 periode,” tandasnya. (IN06)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
