Kibaran Ribuan Bendera Merah Putih, Tanda Kei Besar Merdeka Dari Ketertinggalan

ELAT,MALUKU – Ribuan bendera merah putih yang dikibarkan oleh anak-anak sekolah dan masyarakat Kei Besar di Elat, menandakan Pulau Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), mulai siap merdeka dari ketertinggalan.

” Tuhan tidak akan merubah nasib 1 kaum, kecuali kaum itu sendiri berusaha merubah nasibnya. Hari ini, hari ini, hari ini, Pulau Kei Besar kita mulai. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Gubernur. Terima kasih rakyat Maluku Tenggara. Terima kasih untuk iparku Ir. Petrus Beruatwarin. Semua rakyat Maluku Tenggara, terima kasih. Merdeka! ,” ucap Thaher Hanubun yang menjabat Bupati Malra, dibarengi dengan dikibarkan ribuan bendera merah putih oleh anak-anak sekolah dan masyarakat, Sabtu (01/02/2020), disela-sela kunjungannya ke Elat, Kei Besar.

Kunjungan Bupati, Wakil Bupati Petrus Beruatwarin, Forkopimda bersama seluruh pimpinan OPD tersebut, dalam rangka sosialisasi lanjutan dan tatap muka bersama komponen masyarakat di Kei Besar, terkait jalan lingkar trans Kei Besar yang sudah masuk program prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut Bupati dalam arahannya menyampaikan, Presiden RI, Bapak Joko Widodo, tanggal 20 Januari 2020, telah menandatangani dan mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

” Presiden dalam penyampaiannya sangat menekankan, pentingnya legalitas hukum atas lahan, guna menjamin kelancaran proses pembangunan. Untuk itu, dukungan bagi penyediaan dan pembebasan lahan, mutlak diperlukan,” ungkap Bupati.

Bupati menuturkan, pemerintah daerah akan terus mengawal dan memenuhi segala persyaratannya. Begitu juga komponen masyarakat, pemuka adat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan, serta seluruh warga masyarakat Malra, harus mampu berkomitmen untuk mendukung pembangunan di wilayah Kei Besar.

” Jika ada masalah, datang kepada Bupati dan Wakil Bupati, jangan ambil jalan pintas. Pasang Sasi, buat penghadangan, kemudian di posting di media sosial yang nantinya merusak citra Maluku Tenggara serta, mengganggu kelancaran pembangunan,” imbuhnya mengingatkan.

Tegasnya, pemerintah dan masyarakat bersinergi di bawah sumpah adat, didengar dan disaksikan oleh Tuhan dan leluhur.

Sebut Bupati, Maluku Tenggara siap menyambut pembangunan Jalan Trans Lingkar Pulau Kei Besar, sepanjang 101,6 Km, dengan total alokasi anggaran Rp.1,27 triliun untuk penanganan sampai dengan tahun 2024, menjadi prioritas dan wajib dituntaskan.

” Kei Besar bangkit dan merdeka. Siapapun yang menghianati perjuangan dan harapan masyarakat Kei Besar, akan ditelan oleh Alam. Untuk Kei Besar, merdekaaa!! Kei Besar merdekaa!!,” teriak Bupati, dan ikut diucapkan oleh seluruh elemen yang hadir.

Pantauan INTIM NEWS, dengan menumpangi kapal cepat Telaga Ekspres, Bupati dan rombongan tiba di dermaga pelabuhan Elat, pukul 10.15 Wit.

Tampak ribuan bendera merah putih berkibar diiringi lagu-lagu kebangsaan oleh Muspika anak-anak sekolah, kepala-kepala ohoi (desa-red), tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat yang dikawal oleh tarian naga dan tarian panah, sambil membawa spanduk bertuliskan “Terima Kasih Presiden RI Ir. Joko Widodo dan Gubernur Maluku Drs. Hi. Murad Ismail.

Bupati dan rombongan kemudian diarak berjalan kaki menyusuri jalan utama kota Elat menuju lokasi pertemuan di aula serba guna, gedung putih Elat.

Acara sosialisasi dan tatap muka diawali dengan penyerahan Mas Adat, sumpah bersama, pembacaan ikrar penyiapan lahan, disertai ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Malra, oleh kesatuan masyarakat hukum adat kepulauan Kei Besar Maluku Tenggara, yang dibacakan Ketua Dewan Raja diikuti para tuan tanah, para Camat, para Kepala Ohoi dan Penjabat Ohoi, di wilayah Kei Besar.

Inti dari pernyataan bersama tersebut, kesatuan masyarakat hukum adat kepulauan Kei Besar Maluku Tenggara, menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data kesiapan lahan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, guna menyambut pembangunan di wilayah tersebut. (IN-09)