JAKARTA,INTIM NEWS – Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi VI DPR RI dengan pihak Kementrian BUMN, PERTAMINA, PLN dan PGN di Jakarta, Senin (03/02/2020), Hendrik Lewerissa mengkritisi data PLN terkait rasio elektrifikasi di Maluku.
” Data yang Saya peroleh terkait rasio elektrifikasi PLN di Maluku, masih simpang siur. Ada yang mengatakan rasio elektrifikasi di Maluku sudah 92 persen, 94 persen, bahkan 87 persen. Ini mana yang benar ? Saya harus merujuk ke data yang mana ini ?,” tegas Lewerissa dengan kesal.
Anggota Legislatif (Aleg) DPR RI dari Gerindra ini menyebutlan, di Maluku, masih ada sekitar 11 ribu rumah warga yang belum memiliki listrik. Sebagian besarnya adalah, keluarga-keluarga yang masuk kategori keluarga pra sejahtera (miskin).
” Saya minta PLN untuk membebaskan biaya pemasangan instalasi listrik dan penyambungan aliran listrik, bagi warga yang tidak mampu di Maluku. Dananya, bisa diambil dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility / CSR) PLN,” tuturnya.
Lewerissa menilai, PLN itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena itu, fungsinya tidak semata-mata menjadi agen pencari keuntungan bisnis bagi negara tetapi, PLN juga adalah Agen Pembangunan (Agent of Development).
” Sebagai agen pembangunan, PLN harus memberi kontribusi nyata untuk mensejahterahkan rakyat. Yah, itu, bebaskan biaya pemasangan dan penyambungan listrik di rumah warga kurang mampu. Manajemen PLN harus melakukan efisiensi di berbagai lini dan PLN harus dikelola secara profesional dan bertanggungjawab, dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), agar keuntungan yang diperoleh PLN, dapat maksimal sehingga dapat menyumbang dividen kepada negara, sebagai pemegang saham tetapi juga membantu masyarakat, lewat dana-dana CSR,” jelasnya.
Didesak Lewerissa, Direksi PLN menyatakan, akan membebaskan biaya pemasangan listrik bagi keluarga- keluarga kurang mampu di Maluku, melalui kerja sama dengan pihak pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota yang ada di Maluku.
Akuinya, pihak PLN menegaskan, sebenarnya program itu sudah berjalan dan sifatnya bertahap, sesuai skala prioritas daerah dan akan dilakukan terus sampai tingkat rasio elektrifikasi mencapai 100 persen di Maluku.
” Saya akan menggunakan hak politik pengawasan Saya, selaku Anggota DPR RI yang mewakili rakyat dan daerah Maluku, terhadap apa yang disebutnya sebagai komitmen PLN untuk Maluku,” tegas Aleg dari Partai Gerindra ini. (IN06)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
