Dinkes SBT : Penderita Gizi Buruk Hanya 2 Anak

BULA, MALUKU – Kasus gizi buruk yang terjadi Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) seperti di beritakan di media itu, mendapat tanggapan dan klarifikasi dari Pemerintah SBT melalui dinas teknis yakni, Dinas Kesehatan (Dinkes).

Informasi yang diterima INTIM NEWS, Jumat (07/02/2020) dari Sekretaris Dinas Kesehatan SBT, Malik RM Yusuf, memberikan klarifikasi soal kasus gizi buruk di SBT. Ia membenarkan, adanya anak penderita yang dirawat di RSU Bula, sebanyak 32 orang. Namun, 2 diantaranya dari Kobisonta Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Data penderita gizi buruk sebanyak 32 yang di rawat itu adalah, data pada tahun 2019. Dan semua sudah dilakukan penanganan dan tidak ada lagi pasien penderita gizi buruk tahun 2019 yang masih di rawat di RSU Bula

“ Pasien gizi buruk yang di rawat semenjak tahun 2019, mereka sudah kembali ke rumah dengan kondisi gizi baik,” ungkap Malik Yusuf.

Ia juga menjelaskan, kendati demikian, balita atau anak- anak tersebut tidak murni penderita gizi buruk karena, mereka juga terkomplikasi dengan penyakit lain.

Gizi buruk yang rata-rata dialami oleh anak-anak yang di rawat di RSU Bula, juga dari penyakit penyerta lain.
Di antaranya, diare dan infeksi paru-paru yang diderita.

” Anak kalau diare terus, sakit paru-paru harusnya diobati. Kalau tidak, akhirnya berdampak ke gizi buruk. Jadi bukan murni gizi buruk,” ungkap Malik Yusuf

Ditambahkannya, penderita gizi buruk di SBT sebagian besar bukan gizi buruk murni. Melainkan dampak, lantaran pola asuh yang tidak benar oleh orangtua.

” Rata-rata karena pola asuh,” ucapnya.

Sebut yusuf, untuk kasus penderita gizi buruk di tahun 2020, hanya 2 orang yang di rawat di RSU Bula dan sekarang masih dilakukan penanganan.

Semenjak kasus gizi buruk dan di rawat di RSU Bula tambah yusuf, semua biaya penanganan gizi buruk serta keluarga pasien, di biayai oleh pemda SBT, melalui Dinkes.

Selain itu, apabila pasien penderita gizi buruk usai ditangani, biaya pemulangan hingga di desa mereka juga di tangani oleh pemda SBT, sesuai dengan penetapan pemerintah daerah.

“ Jadi apa yang di infokan, pemda SBT tidak peduli dengan penanganan kasus gizi buruk itu, tidak benar. Kami merasa dirugikan,” jelas Yusuf. (IN06)