BKN Tinjau Seleksi CPNS Malteng

Masohi,Maluku- Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.Si.S melakukan kunjungan kerja (kunker) di kota Masohi ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.

Kunker Kepala BKN RI dalam meninjau secara langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS tahun 2019 berlokasi di SMP Negeri 1 Masohi Sabtu, (22/02’2020) di dampingi Kepala Regional IV BKN RI Makasar Harun Arsad, Sekretaris Daerah Malteng Dr. Rakib Sahubawa, M.Si, Kepala BKPSDM Malteng Dra. Siti Soumena,MAP dan sejumlah pejabat BKPSDM Maluku.

Kepada Wartawan usai meninjau lokasi SKD, Bima Haria Wibisana mengatakan kalau proses seleksi CPNS di Malteng ini sudah sesuai standar prosedur.

Selain standar prosedur yang telah di tetapkan, berbagai fasilitas yang di sediakan oleh Pemda Malteng melalui BKPSDM sudah sangat memadai.

Menurut kepala BKN RI yang di maksudkan dengan standar prosedur dan pasilitas yang memadai itu adalah terjaminnya transparansi dan akuntabilitas dari proses SKD CPNS yang di laksanakan.

“Jadi dalam proses SKD CPNS tersebut semua masyarakat bisa melihat secara langsung proses penyelenggaraan yang nyata,  langsung dapat melihat nilai yang di peroleh masing-masing peserta tanpa ada yang bisa menginterfensi.

Jadi dalam seleksi ini tidak ada lagi yang namanya titipan pejabat, tidak ada lagi yang namanya calo tetapi setelah seorang peserta saat selesai melaksanakan tes SKD langsung bisa melihat hasil yang di peroleh dalam seleksi tersebut” terangnya.

Olehnya itu lanjutnya, tes CPNS seperti ini seseorang peserta sudah bisa mengetahui bahwa dirinya bisa lolos sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Malteng atau tidak.

Disinggung terkait kuota CPNS, BHW berujar kuota untuk Malteng hanya 122 orang dan akan ditambah pada tahun tahun berikut. Baginya, penghitungan kuota CPNS tidak ansih pada luas wilayah,namun beban kerja juga menjadi pertimbangan.

“Hitungan kuota CPNS pada suatu daerah di hitung berdasarkan luas wilayah, beban kerja dan populasi yang di usulkan oleh Pemda sesuai analisa beban kerja berdasarkan jabatan kepada BKN RI bersama Men PAN RB,” Jelasnya.

Sementara itu terkait adanya proyeksi pensiunan PNS Malteng tahun 2023 mencapai 1.400 orang lebih sehingga perlu penambahan kuota, dirinya mengatakan kalau kedepan tenaga guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh bukan hanya bisa dari PNS semata.

Namun tenaga guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh itu bisa di angkat melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Disebutkan, pegawai yang melalui P3K tidak bisa pindah, jika pegawai P3K tetap bersukukuh untuk pindah maka putuslah hubungan kerja dengan pemerintah sehingga semua hak-haknya sebagai pegawai pemerintah akan hilang. (IN-19)