AMBON,MALUKU – Sikap tegas Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang hendak mengusir pimpinan Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Maluku-Maluku Utara dan Balai Sungai Wilayah Maluku, jika tidak memprioritaskan pengusaha daerah dalam mengerjakan proyek-proyek di kedua instansi tersebut, mendapat dukungan penuh dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Maluku. Alasan ini dikemukakan langsung oleh Ketua KADIN Maluku, Sam Latuconsina, kepada INTIM NEWS, Selasa (07/01/2020).
Lebih lanjut, Sam mengungkapkan, sebabnya adalah, karena hal ini dapat menjadi salah satu instrumen, memperkuat peran usahawan daerah dalam memajukan wilayahnya.
Mantan Wakil Walikota Ambon ini katakan, hal ini juga diyakini akan memiliki multiplayer effect yang jauh lebih besar, ketimbang pengerjaan proyek-proyek tersebut dilakukan oleh pengusaha luar Maluku. Dengan demikian, sumbangsihnya bagi pemberdayaan perekonomian lokal akan lebih terasa.
” Selama ini, baik Balai Jalan dan Jembatan maupun Balai Sungai Wilayah Maluku, praktis tidak memiliki peran dalam memberdayakan pengusaha lokal. Pasalnya, alokasi anggaran yang demikian besar di kedua instansi itu, lebih banyak dirasakan pelaku ekonomi dari luar Maluku. Sebab merekalah yang diberikan porsi terbesar oleh kedua balai, untuk mengerjakannya. Pengusaha lokal lebih menjadi penonton di rumah sendiri. Padahal di daerah lain, pelaku ekonomi lokal selalu menjadi prioritas dan dilibatkan dalam porsi yang dominan, dalam setiap
tahapan pembangunan daerah. Olehnya itu, Saya mendukung penuh ketegasan Bapak Murad Ismail, sebagai Gubernur Maluku, demi mengakomodir pengusaha lokal,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Sam, pernyataan Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang disampaikan dalam apel bersama ASN di Lapangan Merdeka, Senin (06/01/2020) lalu, merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelaku ekonomi daerah, sekaligus memajukan Maluku.
Dirinya menilai, bagaimana pun, Maluku yang merupakan daerah kepulauan masih tertinggal dalam hal infrastruktur. Kemajuan daerah ini,
ditentukan oleh seberapa cepat ketertinggalan infrastruktur diatasi.
“ Sudah pada tempatnya, jika Balai Jalan dan Balai Sungai Wilayah Maluku dituntut untuk mengutamakan pengusaha lokal, dalam mengerjakan proyek-proyek di kedua instansi. Sebab hanya dengan cara itu, maka pemberdayaan akan terjadi. Selain itu, konten lokal juga harus dipakai
terutama bahan baku serta material yang lain. Ini penting dan sangat menentukan perputaran
perekonomian daerah. Jika ini bisa terjadi, maka ketertinggalan Maluku akan cepat dikejar. Daerah lain telah melakukan ini, kita di Maluku juga harus melakukannya. Sebab Maluku sangat terbatas dalam kapasitas fiskal daerah. Intervensi APBN lewat kedua balai , diharapkan akan mengkonvensasi kekurangan ini,” ujarnya sembari berharap.
Konten lokal , tuturnya, dalam hal ini adalah material proyek yang bisa dipenuhi dari daerah, jangan lagi
didatangkan dari luar. Ini dimaksudkan, agar secara simultan pembangunan yang terjadi memberikan efek berkelanjutan, kepada pengusaha penyedia material proyek yang umumnya adalah, pengusaha kecil menengah.
Atas dasar itu, sebutnya, KADIN Maluku akan mengawal kebijakan serta good will dari Gubernur Maluku ini dan memastikan bahwa Balai Jalan dan Jembatan serta Balai Sungai Wilayah
Maluku, selaras dengan kepentingan memberdayakan pengusaha lokal sesuai arahan pimpinan daerah. (IN06)
