Pemerintah Daerah Di Maluku Kurang Aktif Usulkan Kouta BBM

AMBON,MALUKU – Pemerintah Daerah (Pemda) di Maluku, khususnya Dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dinilai tidak aktif dalam memperjuangkan kouta BBM di Maluku.

Hal ini disampaikan M. Lobo Balia, Komite BPH Migas kepada awak media, usai mengikuti Sosialisasi Kouta BBM dan Monitoring Penyaluran BBM, yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon, Selasa (10/12/2019).

Lobo menuturkan, yang mengatur kouta merupakan kewenangan daerah, baik itu mobil maupun kapal. Untuk itu, seharusnya dari awal Pemda baik itu Pemprov maupun kabupaten/kota menyampaikan terkait kebutuhan kouta BBM.

M.Lobo Balia – Komite BPH Migas

” Yang mengatur kouta itu kan daerah, baik itu untuk mobil maupun kapal. Biasanya kita surati dari awal agar pemda kabupaten/kota ini aktif , menyampaikan kepada kita kebutuhan kouta BBM berapa, solar subsidi,” ujarnya.

Dirinya mengakui, selama ini Gubernur maupun Bupati/Walikota dari daerah lain datang untuk memperjuangkan kouta BBM daerahnya, namun di Maluku jarang.

Untuk itu, dirinya berharap adanya peran aktif dari daerah terkait hal ini.

Menindaklanjuti apa yang disampaikan Lobo, Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku, Mercy Barends dengan tegas menyampaikan akan mendorong penambahan kouta BBM untuk Maluku.

Mercy Barends – Anggota Komisi VII DPR RI

” Kita akan dorong di tahun 2020 stock kouta BBM kita tingkatkan lagi, karena kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor perikanan, dan lain-alin, menjadi kebutuhan di Maluku,”tandasnya.

Dirinya mengakui pula, semenjak menjadi wakil rakyat di Senayan, ada berbagai hal yang sudah diperjuangkan. Hal ini dibuktikan, dari belasan SPBU sekarang menjadi 21, 53 SPBU Kompak, 6 SPBU nelayan, kemudian juga penyalur BBM satu harga.

” Walaupun demikian, untuk SPBU Nelayan Saya menganggap masih kecil, karena dibandingkan rasio nelayan sangat tidak berimbang. Untuk BBM satu harga, tadinya tidak ada sama sekali ini, tetapi hari ini sudah ada enam titik di wilayah-wilayah sangat sulit, jadi ada di Aru, KKT, Seram, MBD dan tempat lainnya,” sebutnya.

Tutur politisi PDI Perjuangan ini, begitu juga dengan ketersediaan BBM satu harga dititik rawan kelengkaan BBM, yang sementara ini terus diupayakan.

Walaupun demikian, jelas Mercy, masih ada persoalan mendasar yang perlu ditindaklanjuti, yaitu persoalan yang berkaitan dengan harga. Dmana jika distribusi penempatan agen-agen penyalur BBM ini tidak didistribusi secara merata, maka akan berimplikasi langsung terhadap harga.

” Jadi semakin masyarakat sulit mendapatkan BBM, semakin harga lebih mudah dimainkan oleh para spekulan BBM. Ini yang kita dorong , memotong mata rantai spekulan BBM di wilayah-wilayah 3T yang sulit,” ucapnya.

“Kalau dari sisi aksebilitas bisa menjamin, harga bisa kendalikan karena sudah menyebarkan berbagai titik penyaluran agen BBM, maka Saya kira apa yang menjadi persoalan masyarakat, terkait kelangkaan BBM dan seterusnya, tidak menjadi persoalan dikemudian hari,” sambungnya.

Hal lainnya, yaitu akses terhadap premium dan pertalite. Jelasnya, di premium karena menggunakan rom 88, kadar oktan ini rendah sekali, sedangkan dibutuhkan BBM dengan kadar oktan yang tinggi, supaya lingkungan tetap terjamin, tidak terjadi polusi yang menganggu masyarakat.

” Hari ini di Indonesia, tidak lagi menggunakan rom 88 (premium), kalaupun ada kecil sekali. di Indonesia timur, karena belum terjadi konvensi ke gas, jadi hari ini masih ada premium dan minyak tanah. Tetapi ke depan, harus ada sebuah edukasi kepada masyarakat di bidang energi bahwa kita harus juga menjaga lingkungan kita,” ujarnya.

Mercy pun meminta pengertian dari masyarakat maupun pengelola SPBU, agar premium digunakan dan diberi kepada masyarakat kecil.

” Aparatur negara dan pihak swasta yang menggunakan mobil pribadi seharusnya membeli pertalite. Karena memiliki standar gaji yang cukup untuk membeli pertalite. Biarlah premium yang kouta terbatas ini , diserahkan kepada masyarakat kecil,” pintanya sembari mengajak. (IN06)