Komplikasi Masalah Pendidikan Di Aru Disebabkan 3 Hal Utama

JAKARTA, INTIM NEWS – Menyikapi permasalahan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, Mercy Barends sebagai salah satu puteri daerah mengakui, komplikasi masalah pendidikan disana, disebabkan 3 hal. Ini diungkapkan Mercy melalui press rilisnya yang di terima INTIM NEWS, Senin malam (09/12/2019).

Anggota DPR RI Komisi VII ini katakan demikian, menyusul dua hari lalu, salah satu sekolah di Aru, disegel sendiri oleh para siswanya, lantaran tidak ada guru sama sekali yang mengajar disana. Persoalan ini, membuat Mercy angkat bicara.

” Kemelut pendidikan di Aru, bukan persoalan baru bagi pemerintah daerah dan kami semua sebagai bagian dari masyarakat Aru. Komplikasi permasalahan pendidikan di Aru meliputi 3 hal utama, yakni, pertama, rendahnya komitmen dan SDM para guru untuk mengajar di wilayah 3T dan mengajar dengan loyalitas yang tinggi. Kedua, rendahnya insfrastruktur pendidikan seperti RKB (Ruang Kelas Baru), rehabilitasi ringan sampai berat, ketersediaan perpustakaan, laboratorium, dan lainnya. Ketiga, rendahnya kualitas pendidikan karena, keterbatasan berbagai hal akibat rumitnya geografis di Kabupaten Kepulauan Aru,” sebut Mercy.

Pasalnya, akui Mercy, kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru, sampai sekarang sejujurnya belum mengalami perubahan yang signifikan. Ketidakhadiran guru serta masih minimnya fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya di desa-desa pesisir apalagi pulau-pulau di luar Kota Dobo, merupakan persoalan yang masih terjadi sejak Aru dimekarkan sampai saat ini.

” Alasan yang paling umum karena, masalah perumahan guru yang kurang memadai, keterbatasan air bersih dan lainnya. Ini berarti mata rantai yang sulit diputuskan. Oleh karena itu, mengatasi persoalan pendidikan di Aru tidak seperti pemadam kebakaran. Ada masalah baru, harus mencari solusi kilat,” akuinya.

Mercy Barends – Anggota DPR RI

Sementara itu, dirinya katakan, untuk tahun 2019 sampai 2020, menurut sumber dari anggota fraksi PDI Perjuangan Aru , 20 persen anggaran pendidikan di Aru sudah dimasukkan ke Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dan masih harus dievaluasi hari Senin depan, 16 Desember 2019 di provinsi.

Menurutnya, seperti diketahui dari tahun ke tahun memang amanah 20 persen selalu diperjuangkan tetapi terlihat, anggarannya lebih banyak terpakai di belanja ATK dan infrastruktur fisik, sedangkan untuk program pemberdayaan dan peningkatan mutu pendidikan masih kurang.

” Sekiranya 20 persen anggaran pendidikan terpenuhi, maka pemanfaatan anggaran harus tepat sasaran. Pengawasan melekat baik internal lewat inspektorat maupun BPK, mestinya harus ada perbaikan dari sisi pengembangan pendidikan di Aru,” terangnya.

Persoalan pendidikan di Aru, tutur Mercy lagi, sudah harus diselesaikan langsung ke akarnya. Tidak bisa diselesaikan secara sporadis dan parsial. Bagi guru-guru yang telah mendapat SK penempatan di desa-desa atau pulau-pulau di luar Kota Dobo dan tidak menjalankan tugasnya dengan benar dan setia, wajib ditempuh sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

” Bagaimana pun mereka, yang mereka urus adalah “Memanusiakan” generasi muda Aru. Suatu daerah maju dan bisa keluar dari himpitan kemiskinan, jika SDM nya dibangun dan diatur dengan benar. Akan diperparah lagi, jika pola kerja aparatur yang cenderung Project Oriented. Kerja hanya berdasarkan proyek dan ada anggaran. Seluruh benang kusut ini , harus diurai dan mata rantai keterpurukan pendidikan di Aru, harus diputus segera,” ungkapnya dengan tegas.

Sebagai leading sektor yang mengkomandani sektor pendidikan di Aru, ujarnya, jajaran dinas pendidikan di Aru perlu dievaluasi menyeluruh. Supaya di Aru tidak ada lagi istilah “Guru Ujian” dan “Guru Gajian”.

Dirinya menilai, sebagai anggota DPR RI yang berasal dari Aru, kita butuh kerjasama dan sinkronisasi kebijakan bersama. Kewenangan Otonomi Daerah, memberi ruang kepada Pemda untuk mengatur Dikdasmen yang didalamnya Pendidikan Dasar dan Menengah (SMP).

Jadi , sebutnya, tangannya cukup untuk mengatur penempatan guru di kabupaten terdistribusi secara merata. Jika ada terjadi penumpukan guru di suatu wilayah atau sekolah, sudah harus diambil langkah cepat untuk mengatasi ketimpangan distribusi dimaksud.

” Harapan kami, Pemda Kabupaten Kepulauan Aru sudah harus berbenah diri secara holistik atau menyeluruh, untuk membangun sektor pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru. Sekarang atau tidak sama sekali,” pintanya sembari berharap. (IN06)