Komisi VII Ingin Elektrifikasi Listrik Berbasis Per Rumah Tangga Bukan Desa

AMBON,MALUKU – Komisi VII DPR RI, berkeinginan dan menghendaki, elektrifikasi listrik oleh PLN ke masyarakat, berbasis per rumah tangga bukan per desa. Hal ini ditegaskan oleh Sugeng Suparwoto, yang menjabat Ketua Komisi VII juga Ketua Tim rombongan, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Maluku, selama 2 hari, tanggal 18 sampai 19 Desember 2019. Kunker tersebut, dalam rangka Reses Komisi VII Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2019-2020.

” Intinya, ketersediaan energi listrik tidak boleh terputus. Se bagaimana dikemukakan tadi, listrik di Maluku ini kita tahu tingkat elektrifikasi nya baru 89 persen. Target tahun 2020 adalah 100 persen, tetapi itupun pendekatannya berbasis desa. Sedangkan kita Komisi VII ingin, ketika rapat dengan Menteri ESDM dan juga waktu itu dengan Direksi PLN, itu kita menghendaki elektrifikasi berbasis per rumah tangga. Tidak lagi berbasis desa. Tetapi betul-betul berbasis rumah tangga,” tegas Sugeng, disela-sela rapat bersama Dirut PT PLN UIK Maluku dan Maluku Utara, serta pihak Kapal tersebut, di Kapal Pembangkit Listrik Marine Vassel yang berlabuh di pantai Negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (18/12/2019).

Sugeng Suparwoto – Ketua Komisi VII DPR RI

Yang dimaksud sekian persentase, sebut Sugeng, yaitu telah sekian persentase rumah tangga. Jadi ada sebuah penajaman-penajaman, terlebih khusus di Maluku ini, jumlah pulau 1.300 an dengan tingkat hunian 600 an pulau, sudah tentu sangat berbeda dimensinya, dari yang biasanya berbasis tanah datar . Pendekatan pulau sudah tentu memerlukan distribusi energi, juga tidak mudah. Nah, ini semuanya kita duduk bersama membahas.

Kendati demikian, tuturnya, kontrak kerjasama PLN dengan pihak Kapal Pembangkit Listrik Marine Vassel akan berakhir pada bulan April 2022. Perlu persiapan ketersediaan listrik bagi masyarakat di Maluku khusus Pulau Ambon pengguna tenaga listrik tersebut, mengingat akan berakhirnya masa kontrak. Apakah lanjut kontrak atau PLN sudah harus siapkan pembangkit-pembangkit baru menopang sebagai gantinya.

” Kita melihat kapal pembangkit itu, ternyata proporsinya sangat besar bagi masyarakat Maluku, hingga melistriki 80 persen. Itu betul, sesuai kontraknya akan berakhir bulan April 2022. Ini kan sesuatu yang perlu segera mendapatkan alternatif, bagaimana ketersediaan listrik tetap terjaga,” ujarnya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh PLN, jelas politisi partai Nasdem ini, telah membangun beberapa pembangkit di beberapa tempat yang secara akumulatif, kurang lebih sudah mencakup 60 an Mega Watt (MW).

” Jadi kapal itu, kapasitas terpasangnya 120 MW tetapi kontrak PLN adalah 60 MW, tetapi efektifnya hanya 54 MW. Jadi, kalau ini semua nya bisa berjalan baik, akan ada semacam pengganti dari kapal pembangkit itu, bisa clear. Tetapi, ada kemungkinan untuk memperpanjang kontrak atau memperpanjang sewa itu. Kan istilahnya sewa pakai. Karena kita juga beli per Mega Watt,” tandasnya.

Sementara itu, Romantika Dwi Juni Putera selaku General Manager (GM) PT.PLN Unit Induk Kerja (UIK) Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sebelumnya mengungkapkan, mesin pembangkit listrik Marine Vassel bertenaga 120 MW. Namun, kontrak dengan pihak pemilik kapal tersebut hanya 60 MW. Karena, beban puncak di Ambon hanya 54 MW. Walaupun kontrak 60 MW, jumlah mesin di kapal 6 unit. Dioperasikan 3 unit dan 3 unit lainnya dalam keadaan stanby.

” Mesinnya ada 120 MW dengan 6 mesin pembangkit listrik , tetapi kontrak dengan PLN 60 MW. Jadi, kalau operasi 3 mesin, 3 mesin lainnya stanby. Tidak terganggu dengan pelayanan,” jelasnya.

Sekedar tahu, Komisi VII DPR RI yang melakukan kunker ke Maluku antara lain, Sugeng Suparwoto Ketua Komisi sekaligus sebagai Ketua Tim Rombongan, Adriana Dondokambey, Mercy Barends, Willy Midel Yoseph, Paramita Widya Kusuma, Hasnuryadi Sulaiman, Dyah Roro Esti, Moreno Soeprapto, Subarna, Arkanata Akram, Ratna Juwita Sari, Muhammad Zairullah Azhar, Rusda Mahmud, Mulyanto dan Saadiah Uluputty. (IN06)