Akhir Tahun 2019, Gubernur Maluku Rombak Birokrasi

AMBON,MALUKU – Di akhir tahun 2019 ini, Jumat sore (20/12/2019), Gubernur Maluku, Murad Ismail kembali melakukan perombakan birokrasi dalam pemerintahannya bersama Wakil Gubernur (Wagub), Barnabas Orno.

Diketahui, perombakan birokrasi kali ini menjadi yang keempat kalinya, sejak Gubernur dan Wagub resmi dilantik.

Pantauan INTIM NEWS, Gubernur melantik delapan (8) pejabat yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 4 orang dan Pejabat Administrator dan Fungsional 4 orang.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya berharap , para pejabat yang baru dilantik ini agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

” Pelantikan yang kita lakukan hari ini, merupakan lanjutan dari penataan birokrasi di provinsi Maluku, sebagai implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, yang bertujuan untuk menjadikan birokrasi pemerintah Provinsi Maluku, menjadi birokrasi yang jujur, dinamis dan bersih melayani,” ungkap Gubernur.

Gubernur menuturkan, penataan birokrasi ini berdasarkan pertimbangan sesubjektif mungkin dan berdasarkan pendekatan yang berbasis pada verifikasi kompetensi yang berbasis kinerja.

Disamping itu, penataan birokrasi ini, jelasnya, juga untuk menghindari kejenuhan karena pejabat yang dilantik itu ada yang sudah menduduki jabatan sebelumnya selama dua tahun dan ada juga yang lima tahun.

” Penataan birokrasi ini, hendaknya dipahami sebagai sebuah kebutuhan demi tercapainya visi misi gubernur dan wakil gubernur,” pintanya.

Sekedar tahu, mereka yang dilantik ini diantaranya Jasmono, kini resmi menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku. Sebelumnya Jasmono menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Maluku merangkap Plt Kepala BKD Maluku.

Kedua, Samuel Estefanus Huwae, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, menggantikan posisi Frona Koedoeboen.

Sementara Koedoeboen, resmi menjabat Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Umum.

Sedangkan, Frans Johanis Papilaya, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, bergeser posisinya menjadi Asisten I Tata Pemerintahan Setda Provinsi Maluku.

4 pejabat esselon II tersebut, dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 341 tertanggal 19 Desember 2019.

Selanjutnya, Mustafa Sangadji kini resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku.

Sebelumnya, Sangadji menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Maluku. Sangadji dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Nomor 821.22-5555 tertanggal 19 November 2019.

Selain itu, dr. Maureen Paliyama juga resmi dilantik sebagai Dokter Ahli Utama pada RSUD dr Haulussy , berdasarkan SK Presiden , Nomor 777/M tertanggal 20 November 2019.

Gubernur juga melantik Rosita Soamole menjadi Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektorat Provinsi Maluku, berdasarkan SK Gubernur Nomor 342 tertanggal 19 Desember 2019.

Sementara, Onisimus Soumeruw, sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku dan disusul oleh Abdul Haji Muhammad , sebagai Kepala Bagian Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat , yang dilantik berdasarkan SK Gubernur Nomor 343 tertanggal 19 Desember 2019. (IN06)