AMBON,MALUKU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku angkat bicara, perihal tidak dilibatkan DPRD mendampingi Gubernur Maluku serta sejumlah kepala daerah Kabupaten/Kota se Maluku, dalam pertemuan bersama Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi ke Jakarta, Senin 11 November 2019 lalu, yang membahas proyek-proyek strategis percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.
“Jadi, dengan tidak terlibatnya kami dalam pertemuan itu, lalu menganggap tidak akan ada kerjasama. Tidak seperti itu karena di tempat lain, kami tetap menjalin kerjasama,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala kepada wartawan, Rabu (13/11/2019), di Ruang Komisi I.
Menurutnya, bila pertemuan tersebut merupakan sebuah terobosan mempercepat pembangunan Maluku, pertemuan serupa, juga berlaku di DPRD Maluku yang diselingi dalam kinerja alat kelengkapan komisi. Kunjungan tatap muka itu, akan dan tersaji dalam kunjungan kerja Komisi ke Kementerian terkait seperti, Komisi III menyambangi Kementerian Perhubungan, PUPR dan lainnya.
” Kami juga melakukan hal yang sama, yakni bertemu kementerian untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Meski begitu, dalam forum-forum tertentu, kami juga berbarengan,” anggapnya.
Anggota Legislatif dari PKS ini menerangkan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, ada wilayah bagi eksekutif untuk melakukan konsolidasi internal eksekutif dan wilayah legislatif untuk memastikan kinerja eksekutif. Dimana, kinerja itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat.
” Nah, mengenai hal ini, kami dengan DPR, DPD RI dapil Maluku, Bupati/ Walikota di undang Gubernur Murad Ismail, membahas desain pembangunan Maluku. Ajakan ini untuk mempererat hubungan kerjasama,” akuinya.
Nyatanya, selain itu, pimpinan DPRD Maluku dan Forkopimda, telah di undang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI) Tito Karnavian. Presiden RI Joko Widodo pun hadir dalam pertemuan itu. (IN06)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
