Gubernur Maluku : Saya Tidak Masuk Kantor, Bukan Lagi Tidak Bekerja

AMBON,MALUKU – Gubernur Maluku, Murad Ismail, akhirnya menjelaskan ketidak-hadirannya di kantor bukan tanpa alasan. Selama beberapa hari terakhir ini, pelbagai kesibukan dilakukannya, berkaitan dengan kepentingan mendorong percepatan pembangunan di Maluku.

Hal ini disampaikan Gubernur, saat akan menyampaikan sambutan pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diselenggarakan DPW PKS Provinsi Maluku di Gedung Ashari Ambon, Senin (18/11/2019) malam.

“ Saya adalah gubernur orang Maluku. Saya bertanggungjawab atas kemaslahatan masyakakat Maluku. Karena itu, Saya minta teman-teman yang ada diluar, tolong jangan berpikiran macam-macam tentang kami di pemerintahan. Saya tidak masuk kantor, bukan lagi tidak bekerja,” tegasnya.

Ihwal ini sekaligus menjawab tudingan yang diarahkan kepada dirinya , berkaitan dengan tidak beraktivitasnya di kantor dan dianggap mengganggu kelancaran pelayanan publik.

“ Saya mau menanggapi lebih dahulu. Minggu terakhir ini , Saya di Jakarta sejak 12 November, Saya ketemu dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (RI), dengan membawa seluruh Bupati dan Walikota se-Maluku. Di sana, kami berdiskusi soal kepentingan Maluku di Kantor Kementerian Perhubungan, sekaligus menyampaikan proposal untuk percepatan pembangunan Maluku lima tahun ke depan,” ungkapnya.

Gubernur lalu menjelaskan, pada 13 November, dirinya mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) seluruh Indonesia , di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Dirinya menyebutkan, usai mengikuti rakornas yang dihadiri oleh presiden, wakil pesiden serta para menteri dan pimpinan lembaga itu, pada 14 November besoknya, Saya memenuhi undangan Menteri Sekretaris Negara untuk menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.

“ Setelah terima DIPA dan TKDD 2020, Saya lanjutkan rapat lagi dengan Bapak Presiden, dimana Saya meminta waktu untuk menyampaikan proposal untuk menunjang pembangunan proyek strategis Blok Masela ke depan. Permintaan ini , disambut baik oleh Pak Presiden,” ungkapnya.

Usai bertemu Presiden di Istana Negara, tuturnya lagi, agenda hari itu dilanjutkan dengan pertemuan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Eddy Prabowo, di kantor kementerian.

Diketahui, kedatangan gubernur disambut hangat menteri, sekjen KKP beserta sejumlah dirjen di lingkungan KKP. Mereka lalu membahas isu-isu strategis dan rencana pengembangan perikanan di Maluku.

” Bapak Presiden juga yang mengarahkan agar saya bertemu langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.

Lebih lanjut gubernur menuturkan, agenda dilanjutkan pertemuan dengan elit politik PDI Perjuangan di Kantor DPP.

Dalam pertemuan itu, Gubernur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, meminta dukungan politik anggaran buat Maluku dari kader-kader partai pemenang Pemilu 2019 tersebut.

“ Kita meminta dukungan dari para elit PDI Perjuangan. APBD kita kan hanya Rp2,8 triliun per tahun, sementara luas wilayah Maluku 712.498 km2, dengan luas lautan 658.313 km2 atau 92,4 persen, sementara daratan hanya 58.185m2 atau 7,6 persen saja. Jumlah pulau kita sebanyak 1.340 buah pulau. Wilayah administratif ada 11 kabupaten/ kota. Tentunya, dengan anggaran sebesar ini, sangatlah minim untuk membiayai pembangunan di Maluku,” paparnya.

Dia lantas menguraikan, dari total anggaran Rp2,8 triliun itu, 60 persennya untuk membiayai belanja pegawai. “Jika anggaran ini dipotong untuk belanja pegawai, maka yang tersisa hanya Rp1,1 atau 1,2 triliun dan ini tidak cukup untuk membiayai pembangunan di Maluku,” akuinya.

Dirinya berharap, ke depan APBD Maluku bisa mengalami perubahan dan peningkatan anggaran.

” Mudah-mudahan 2020 sudah bisa ada perubahan, mulai dari yang kecil-kecil sampai pada 2024, kita sudah keluar dari kesulitan-kesulitan,” harapnya.

Ia juga mengingatkan, tugas kepala daerah itu ada dua plus satu. Pertama, seorang kepala daerah harus mampu menuntaskan kemiskinan. Kedua, harus bisa mensejahterakan masyarakat.

” Sedangkan plus satunya, kepala daerah harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alam, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” lanjutnya.

Ingatnya lagi, masih pada 14 November, agendanya dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pemangku kebijakan di Maluku. Pertemuan yang dihadiri seluruh anggota DPR RI dan DPD RI asal Maluku, serta kepala daerah kabupaten dan kota se-Maluku itu, bersepakat untuk saling mendukung dan bekerjasama membangun Maluku.

Gubernur yang menginisiasi adanya pertemuan bersejarah itu, menganggap bahwa perjuangan buat Maluku harus dilakukan secara bersama-sama.

Sedangkan, pada 15 November, dia pun bertemu dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Melalui putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, ia berharap agara Puan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI , dapat mendorong keberpihakan DPR kepada Maluku dan mendukung percepatan pembangunan Maluku, dalam aspek politik anggaran.

Sementara itu, usai pertemuan dengan Puan, dirinya bertemu dengan Kepala SKK Migas Dwi Tjahjo, untuk melanjutkan pembicaraan tentang rencana pengembangan proyek strategis Blok Masela.

” Mudah-mudahan, setelah ini hasil kerja keras kita, hasil perjuangan kita, juga dengan nawaitu kita yang tulus, Maluku bisa mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan provinsi lain. Jangan pikir macam-macam, karena nawaitu Saya hanyalah ingin bangun Maluku,” ujarnya. (IN06)