5 Hari Jelang Kongres, Pemkot Ambon Pangkas Anggaran GMNI Rp1,5 Miliar Turun Rp500 Juta

AMBON,MALUKU – Kekecewaan muncul dari Jafri Taihutu. Pasalnya, anggaran Kongres Kemaritiman GMNI XXI, dipangkas 5 (lima) hari menjelang kongres berlangsung. Di ketahui, besok Kamis (28/11/2019), pembukaan kongres berlangsung di Islamic Center, karena Kota Ambon selaku tuan rumah.

” Selaku alumni cipayung, selaku mantan sekretaris KNPI provinsi Maluku, ketika kami mendorong dan mendapat perlakuan anggaran Rp1,5 miliar pada kongres HMI, maka Saya juga ingin Rp1,5 miliar pada kongres GMNI. Makanya dengan segala hormat, kami sangat menyesal terhadap sikap itu. Kami menyesal. Kenapa sudah H minus 5 , itu baru di alokasi Rp 500 juta? Kalau Pak Walikota dan pemerintah kota Ambon punya sikap edukatif, mesti di bilang awal-awal Rp500 jutaan. Sehingga, keluarga besar GMNI bisa berpikir antisipatif untuk mengisi kekosongan ini,” kesal Jafri kepada INTIM NEWS, Rabu malam (27/11/2019) melalui sambungan telepon selular.

Ingat politisi PDI Perjuangan ini, karena pernyataan Sekretaris Kota Ambon A.G. Latuheru dan pernyataan Walikota Ambon Richard Louhenapessy, bahwa alokasi anggaran sama dengan kongres HMI . Sama juga berlaku pada GMNI . Akuinya, itu telah kami sampaikan resmi bagi yang namanya kawan-kawan GMNI.

Jafri Taihutu – Anggota DPRD Kota Ambon

” Percakapan ini bukan percakapan tidak formal, formal. Karena kami bahas di forum formal. Atas dasar itu, selaku Anggota DPRD kota Ambon, khusus fraksi PDI Perjuangan, kami protes atas perlakuan ketidakadilan anggaran, bagi kongres GMNI dibandingkan momen-momen nasional lain yang ada di Ambon,” tandasnya.

Menurut dia, khusus GMNI, ketika proses pembahasan APBD Murni 2020, seluruh dokumentasi, rekaman resmi kami ada. Yang kami sepakati waktu itu di badan anggaran bersama-sama dengan Sekot, Rp1,5 miliar.

Tuturnya, Rp1,5 miliar ini dalam dokumen APBD murni, itu hilang lagi. Oleh karena itu, kami kembali mengangkat, Rp1,5 miliar di anggaran perubahan dan ini sikap resmi dari PDI Perjuangan.

” Ketika di tim penyerasi pun , termasuk koordinasi antara ketua DPRD yang waktu itu masih Bapak James Maatita dengan Ketua TAPD. Kenapa Rp 1,5 Millar ? Karena ada perlakuan Keadilan soal anggaran , dengan kawula muda kota Ambon dan Maluku. Kami tidak mau ada pengecualian, antara OKP yang 1 dengan OKP yang lain,” kata Jafri.

Jelasnya, rekaman percakapan pengakuan Sekot bahwa perlakuan anggaran Rp1,5 miliar di kongres HMI dan Rp1,5 miliar di kongres GMNI, dokumentasi itu ada pada kami. Karena itu, ketika Walikota dan pemerintah kota Ambon kali ini, mengalokasi hanya yang namanya Rp 500 juta, dibandingkan dengan kongres pemuda- pemuda lain, tidak ada keadilan anggaran.

” Saya menyesali sikap Walikota dan pemkot Ambon, seperti ini. Ini referensi politik bagi fraksi PDI Perjuangan, untuk terus mengejar, kenapa sampai perlakuan anggaran yang Rp1,5 miliar itu, berubah menjadi Rp500 juta. Sikap Walikota seperti ini, akan muncul keresahan di kalangan mahasiswa dan pemuda Maluku. Karena apa? ada perlakuan yang tidak adil antara Walikota terhadap OKP yang 1 dengan OKP yang lain. Atas dasar itu dengan segala hormat, Saya kira perlakuan anggaran yang sama itu, juga harus berlaku pada OKP-OKP yang sama. Yang lebih khusus, harus ada rasa adil bagi kelompok-kelompok Cipayung,” ungkapnya.

Soal perlakuan anggaran, ingatnya lagi, berkaitan dengan kongres GMNI, selaku pribadi dengan beberapa teman, Kami tidak hanya mendorong yang namanya kongres GMNI, tetapi kami mendorong kongres HMI, Kongres GMNI, bahkan Sidang Sinode GPM tahun depan serta kongres Angkatan Muda GPM serta kongres Pempri yang juga berlangsung di tahun depan.

” Saya menyesali sikap dari pemkot Ambon karena plot soal HMI ini. Pendekatan soal pencairan anggaran untuk GMNI ini, bukan 1 dua kali, saya lakukan. Lebih dari 3 sampai 5 kali, Saya komunikasi dengan Walikota dan Sekot. Dokumen komunikasi Saya bersama Walikota dan Sekot, itu ada soal perlakuan anggaran ini,” tuturnya. (IN06)