Lapalelo : Kita Nona Manis, Kita Harus Dipinang Jangan Meminang

AMBON,MALUKU – Edison Lapalelo yang menjabat Direktur Parameter Konsultindo Wilayah Maluku menyatakan, Provinsi Maluku dan Papua jangan berdebat soal jatah menteri karena, kita ini nona manis. Kita harus dipinang jangan meminang. Hal ini diungkapkan Lapalelo, Sabtu (26/10/2019), kepada INTIM NEWS, melalui sambungan telepon selular.

” Maluku dan Papua jangan berdebat soal jatah dan keterwakilan menteri dari Papua dan Maluku karena, kita ini nona manis. Kita harus dipinang jangan meminang. Karena Maluku dan Papua adalah negeri terhormat yang punya modal kesejahteraannya besar, kita minta jatah-jatah apa? Lalu kalau kita cermati dengan kabinet yang ada sekarang, kemungkinan nyaris kalau bicara keterwakilan wilayah, itu tidak tergambar dengan jelas, ” kata Lapalelo.

Menurutnya, Maluku dan Papua adalah negeri terhormat yang punya modal kesejahteraan besar. Papua dengan Freeport nya, Maluku dengan Marsela nya. Ini salah satu modal, dari sekian banyak modal Maluku untuk sejahtera. Atas dasar itu, tidak usah berdebat, stop saja. Berdebat juga menteri sudah dilantik.

” Menurut persepsi parameter, ada tiga hal saja yang sangat urgent. Pertama, perwakilan partai politik, profesionalisme dan kontribusi. Misalnya ada teman-teman yang masuk dari partai politik, kedua dianggap profesional dan mereka yang dianggap berkontribusi full,” sebutnya.

Edison Lapalelo – Direktur Parameter Konsultindo Wilayah Maluku

Misalnya, tutur Lapalelo, Erick Thohir dari unsur profesionalisme, dia berkontribusi full sebagai ketua tim , Tjahjo Kumolo perwakilan parpol. Kenapa dibilang begitu? itu contoh. Tidak semua parpol berkontribusi, misalnya, Gerindra menjadi rival, bahkan 0,01 persen pun tidak ada kontribusinya menjadikan Jokowi presiden. Tetapi, karena dia keterwakilan parpol, bahwa Gerindra adalah parpol yang menjadi keterwakilan dia. Perspektif untuk menyatukan atau mendinginkan bangsa ini, Prabowo direkrut menjadi menteri.

Dirinya menilai, kalau menurut pengamatan Parameter Konsultindo, konfigurasi kabinet kali ini bukan karena keterwakilan daerah. Jadi sebaiknya, selaku anak Maluku secara pribadi maupun secara umum, Maluku ada keterwakilan daerah atau tidak kali ini, apalagi mempersoalkan Bahlil Lahadalia itu keterwakilan Maluku atau Papua atau keterwakilan Sulawesi Tenggara, Saya kira, tidak urgent.

” Yang urgent, mari kita siapkan, kita regenerasikan orang Maluku yang cerdas, profesional, jelas posisi dan punya bergainingnya di parpol yang kelak berkontribusi, misalnya, ada pembentukan tim kampanye, tim presiden atau cawapres, dia harus punya posisi yang sangat strategis. Kita harus tunjukan kepada dunia, Indonesia, semua orang bahwa kita ini orang Maluku punya kualitas kerja yang luarbiasa. Selama ini kan, orang Maluku pintar, orang Maluku hebat-hebat, harus diakui,” ajaknya.

Irjen. Polisi (Purn). Drs. Murad Ismail – Gubernur Maluku, didampingi Ketua Umum KADIN

Sementara itu, Gubernur Maluku Irjen. Polisi (Purn). Drs. Murad Ismail, diwawancarai awak media mengungkapkan, jangan lagi bicara soal keterwakilan menteri dari Maluku . Yang penting Gubernur kenal semua menteri. Itu yang penting. Hal ini dikatakan Gubernur, usai dirinya membuka Musyawarah Provinsi VIII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Maluku dan Forum Bisnis dan Investasi, Jumat, 25 Oktober 2019, di salah satu hotel di Kota Ambon.

” Soal menteri, kita ini 34 provinsi. Sudahlah, jangan kita bicara soal menteri-menteri. Kalau menteri cuma di 1 bidang, kita nih memerlukan semua bidang. Sektor harus maju, jadi kalau di kasih kita menteri kelautan berarti, cuma laut saja yang kita lihat. Lebih baik sudah kita terima. 1 orang perwakilan, Bahlil itu, bilang dia orang Papua , dia orang Ambon, kita harus terima. Yang penting, kepala daerah kenal semua menteri. Itu yang penting. Semua menteri Saya kenal. Itu lebih penting daripada kita minta menteri. Kalau menteri, 1 kali menteri koordinator,” tegas Gubernur. (IN06)