Pemprov Maluku Minta Pelayanan BPJS Kesehatan Ditingkatkan

AMBON,MALUKU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terus mendorong peningkatan pelayanan, terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di Maluku. Upaya ini dilakukan, menyusul banyaknya persoalan terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat.

Demikian disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang saat membuka rapat Forum Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Maluku (BPJS Kesehatan Cabang Ambon), di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Rabu (18/09/2019), yang tertuang dalam rilis Bagian Humas Pemprov Maluku.

Kasrul Selang – Penjabat Sekda Maluku

Penjabat Sekda menegaskan, forum ini mestinya memiliki agenda rutin untuk menggelar pertemuan. Sebab, palayanan BPJS Kesehatan selalu saja ditemukan berbagai macam masalah.

“Banyak terjadi keluhan, terutama data, pelayanan dan sebagainya, sehingga di semua tingkatan BPJS, mulai dari kabupaten, provinsi sampai di pusat itu mesti punya semangat meningkatkan pelayanan, bagi semua anggota BPJS Kesehatan ini,” tandasnya.

Sekda mencontohkan, jika ada satu anggota saja, dengan fasilitas kesehatan, apakah tingkat pertama atau tingkat lanjutan tidak dilayani sebagaimana mestinya, pasti akan menjadi sesuatu yang merugikan.

“ Ini tugas kita yang ada dalam forum ini. Kita punya dua tugas, pertama sesuai aturan posisi kita sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan. Dan, kedua, ini adalah satu berkat, satu anugerah kita diberikan kesempatan untuk melayani banyak orang. Jadi harus semangat. Karena tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan seperti kita,” ungkap Penjabat Sekda.

Ia juga mengingatkan, soal perkembangan terakhir, dimana telah terjadi pemutusan sementara sebanyak 140 ribuan anggota atau dinonaktifkan. Anggota yang terkena sanksi ini, berada dengan berbagai macam latar belakangnya.

“ Ini kan terjadi di seluruh Indonesia, sebagai akibat dari audit BPK. Kita juga mungkin sama-sama sudah tahu, mungkin di media, mungkin dari penyampaian Pak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa memang pelayanan dasar menjadi sangat utama,” tandasnya.

Untuk itu, kata Kasrul, arahan yang sama sering disampaikan Gubernur Maluku dalam sejumlah kesempatan, karena ada empat faktor yang diperhatikan, salah satunya pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan itu sudah di implementasikan.

Dijelaskan, saat BPJS Kesehatan memberlakukan pemutusan sementara pelayanan dengan RSUD Haulussy, dengan alasan belum terselesaikan akreditas RSUD Haulussy, langsung ditindaklanjuti oleh Gubenur Maluku yang menginginkan tidak ada kata tidak, untuk melayani masyarakat yang menjadi anggota BPJS.

“Jadi semua masyarakat harus terlayani. Dan sudah diatasi dengan anggarannya. Tidak tanggung- tanggung, dalam waktu dua minggu saja, sudah disetor Rp 1,7 milyar. Itu yang dari awal Saya sampaikan bahwa kehadiran BPJS Kesehatan ini, sangat diharapkan,” bebernya.

Olehnya itu, katanya mengakui, saat ini yang diharapkan, keberadaan BPJS dari sisi pelayanan dan prasarana dan sebagainya harus dimaksimalkan.

“ RSUD Haulussy sudah mulai baik. Kemarin kita sampai langsung di layani dengan baik. Mudah-mudahan semua pasien dilayani dengan baik pula,” harapnya.

Hadir dalam forum Kepala BPJS Cabang Ambon, Afliana Latumakulita, beserta pimpinan instansi terkait. (IN06)