DPRD Malra Desak Bupati Lakukan Penyegaran Dan Rotasi Menyeluruh

LANGGUR,MALUKU – Disela-sela Rapat Paripurna Penyampaian Umum Bupati Maluku Tenggara (Malra) , tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 3 Tahun 2016 dan susunannya, Ketua DPRD Malra S. Thedeus Welerubun mendesak Bupati M. Thaher Hanubun, melakukan penyegaran dan rotasi secara menyeluruh , terhadap kepemimpinan para Camat dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Thedeus Welerubun – Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Hal ini disampaikan Thedeus, lantaran kurang maksimalnya kinerja para camat lantaran lebih berkantor di Kota Tual dan ibukota kabupaten dan ada sebagian pimpinan OPD pun kinerjanya dari sisi manfaat, realisasi APBD kurang menyentuh masyarakat secara langsung.

” Itu memang fakta, bukan mengada-ngada, bukan mencari kesalahan. Tetapi, memang fakta bahwa dalam penganggaran pemerintah di tingkat kecamatan, pada saat DPRD melakukan reses dan pengawasan, para camat tidak berada ditempat dan kantor-kantor camat di lilit orang Maluku bilang lawa-lawa. Kemudian bendera saja tidak ada, sangat disayangkan. Lebih banyak berkantor di kota Tual dan ibukota Kabupaten. Sama halnya dengan sebagian pimpinan OPD. Itu memang kita minta untuk dilakukan evaluasi dan pergantian secara menyeluruh,” tegas Thedeus, diwawancarai oleh sejumlah wartawan, Sabtu (07/09/2019), usai dirinya memimpin Rapat Paripurna, di Kantor DPRD.

Politisi partai Nasdem ini menilai, mungkin faktor kejenuhan atau faktor seperti apa, kurang nya pengawasan dari pimpinan, Saya tidak tahu. Tetapi faktanya, mereka tidak ada di tempat. Mereka tidak maksimal, dalam penyelenggaraan pemerintahan . Hampir semua camat sama. Khususnya di Kei Besar. Kalau di Kei Kecil, masih baik karena memang jangkuannya, bisa dipantau.

” Sedangkan, untuk jabatan Esselon II, banyak juga yang tidak maksimal . Dalam penyerapan anggaran sih , ok 100 persen. Tetapi dari sisi manfaat, belum dirasakan secara penuh, oleh masyarakat. Makanya kita mengusulkan supaya, saudara Bupati mengevaluasi para camat juga. Supaya dilakukan rolling, supaya ada penyegaran, ” desaknya.

Sementara itu, Bupati Malra M. Thaher Hanubun mengungkapkan, dirinya meminta agar dikeluarkannya rekomendasi oleh pihak DPRD, terkait evaluasi dan penyegaran terhadap kinerja para camat, agar bisa ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

M. Thaher Hanubun – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara saat menyampaikan sambutannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Umum Tentang Ranperda Nomor 3 Tahun 2016

” Kiranya apa yang disampaikan, untuk bisa dikeluarkannya rekomendasi kepada Kami sehingga, Kami bisa melaksanakan sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada yang sudah tetapi ada juga yang belum. Kalau memang yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD ini tadi tentang peninjauan kembali, jabatan-jabatan yang sudah terlalu lama , camat-camat juga yang menjabat terlalu lama, yang hanya tinggal di dalam kota , akan Kami evaluasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan DPRD. Juga, di waktu- waktu yang akan datang, seperti yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD, bahwa pasti ada semacam job fit sehingga tidak ada kebosanan, dari dinas yang terkait,” tutur Bupati, saat menyampaikan sambutannya, pada Rapat Paripurna tersebut.

Ditemui usai Rapat Paripurna, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Bernadus Rettob menuturkan, sudah dilakukan rapat antara Bupati dan para Pimpinan termasuk dengan dirinya.

Plt Sekda memastikan, dalam waktu dekat akan diadakan evaluasi terhadap kinerja para camat. Dan ini, sudah menjadi perhatian dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan para Assisten

” Kami sudah rapat dari kemarin, termasuk dengan Pak Bupati, Saya selaku Assisten III, membidangi Administrasi Umum dan Kepegawaian. Kita sudah pastikan bahwa, harus dilakukan evaluasi terhadap para camat, baik itu di Pulau Kei Besar, maupun di Pulau Kei Kecil. Dalam waktu dekat , akan diadakan evaluasi bagi mereka,” tegasnya.

Bernadus Rettob – Plt Sekda Kabupaten Maluku Tenggara

Dirinya mengakui, terkait sering berkantor di wilayah kota Tual dan ibukota Kabupaten Malra, bisa saja demikian. Tetapi, harus melalui penyelidikan, tidak semata-mata kita langsung mengatakan demikian.

Laporan- laporan masyarakat itu ada. Lanjut dia, setiap saat dilaporkan dan kasat mata mereka selalu hadir disini, tidak melaksanakan tugas di kecamatan masing-masing. Oleh karena itu, sudah menjadi perhatian, bagi Bupati, Sekda dan Assisten, terkait dengan persoalan tersebut.

Bernadus mennyebutkan, kurang lebih ada 11 kecamatan di Maluku Tenggara, yang terdiri dari 5 kecamatan di Kei Besar dan 6 kecamatan di Kei Kecil.
(IN09)