MALRA,MALUKU – Muhammad Thaher Hanubun yang menjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menargetkan, di tahun 2020 mendatang, nama kabupaten Malra berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Kei . Optimisme ini disampaikan Bupati, di salah satu restoran di Ohoijang, Minggu (08/09/2019) kepada sejumlah wartawan, usai dirinya bersama pimpinan forkopimda serta kepala-kepala OPD, adakan gowes bersama.
” Saya targetkan, penggunaan nama baru Kabupaten Kepulauan Kei , kalau bisa untuk pengajuan tahun 2020 sudah bisa dipakai. Pasti Saya lakukan pemberitahuan ke Kementerian terkait dan Bappenas,” kata Bupati.
Dirinya menerangkan, pengajuan perubahan nama kabupaten Malra menjadi Kepulauan Kei, tahapannya yang pertama, melalui DPRD Saya sudah ajukan 2 bulan yang lalu dan Sabtu malam ( 07/09/2019 – red), sudah dibahas dalam rapat antara pemerintah kabupaten Malra dan DPRD di balai rakyat .
” Saya sudah ajukan 2 bulan yang lalu dan alhamdulillah, semalam sudah dibahas. Hampir semua fraksi sudah menerima, cuma nanti ada bahasan lanjutannya, di skors dulu mungkin 2 atau 3 hari yang akan datang ada hasilnya, Saya sampaikan ke Gubernur Maluku dan di lanjutkan ke Kemendagri,” sebutnya.
Secara terperinci, Bupati membeberkan beberapa alasan dirinya ingin merubah nama kabupaten. Menurutnya, Malra ini kabupaten induk sudah berkembang menjadi 5 kabupaten termasuk Malra. Kendati demikian, dia mengakui, nomenklatur yang masih kita pakai itu, Malra.
Alasan pertama, jelasnya, biasanya ada keliru-keliru dari kementerian terkait di Jakarta, termasuk di dalamnya adalah Bappenas. Sehingga, banyak nomenklatur yang harusnya ke Maluku Tenggara dia ke Tual atau ke daerah lain.
M. Thaher Hanubun – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara
Alasan kedua, sebut Bupati, kalau dulu dari kabupaten Maluku Tenggara induknya, sekarang mekar jadi 5 itu masih di kenal. Tetapi sekarang, sudah tidak. Dan dulu kotanya Tual, sekarang kotanya Langgur.
” Jadi orang biasanya salah-salah persepsi. Orang biasa salah persepsi itu tidak ada masalah, tetapi kalau kementerian keliru atau salah, itu kan kerugian buat daerah ini,” ujarnya.
Ketiga, dirinya menilai adalah soal kemudahan . Kabupaten Kepulauan Kei mudah mengucapkannya, lebih akrab daripada pakai Maluku Tenggara yang sekarang sudah menjadi 5 kabupaten/kota.
” Supaya ke depan, Kei hanya terdiri dari 3 huruf saja, K-E-I. Jadi gampang disebut. Mudah-mudahan, DAK dan DAU nya mungkin gampang juga di kasih,” katanya sembari berharap.
Selain itu, sambungnya, banyak kantor – kantor struktural yang lurus ke bawah, itu alamatnya pakai kota Tual tetapi barangnya ada di Malra.
Dirinya mencontohkan, misalkan 1 media yaitu RRI Tual tetapi posisinya , lahan yang di berikan adalah lahan kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu, kantor Pengadilan Agama, KPLP termasuk Syahbandar.
” Kemarin itu Saya tidak tahu, mudah- mudahan , pajak nasional. Kapal Yacth saat Wonderful Sail, berlabuhnya di Debut. Syahbandar dan Bea Cukai bagaimana? Kalau misalkan pakai nama Tual tentu, pajak retribusinya ke sana. Tetapi Saya pikir itu kan nasional, pasti dapat juga,” tandasnya.
Kendati demikian, Bupati menambahkan, dari segi kultur antara Kabupaten Malra dan Kota Tual, kata dia, sebenarnya Kei dan Tual sama saja, satu. Tetapi, ada disebut Kei Besar dan di sebut Kei Kecil. Kalau Dullah disebut Pulau Dullah, tidak ada komplain sebenarnya kalau orang memahami.
” Dua daerah ini sama-sama Kei. Tetapi disana Pulau Dullah masuk wilayah administratif Kota Tual , disini Kei Besar dan Kei Kecil, itu masuk kabupaten Maluku Tenggara,” terangnya. (IN06/IN09)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
