Pertengahan Tahun 2020, Masalah Kelistrikan Di Kabupaten Malra Selesai

AMBON,MALUKU –   Ramli Malawat, selaku Manager Komunikasi PT. PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (MMU) mengatakan, optimis permasalahan kelistrikan di kabupaten Maluku Tenggara (Malra) akan selesai pada pertengahan tahun 2020 mendatang. Hal ini dikatakannya, sebagai klarifikasi pernyataan Bupati Malra Thaher Hanubun yang  sempat marah karena menurut bupati, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lahan guna pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), namun pihak PLN belum juga melakukan proses pembangunan. Padahal , menurut Ramli, hanya terjadi miskomunikasi informasi terbaru terhadap  proses pembangunan PLTD di Kei Besar (Kebes).

Ramli Malawat – Manager Komunikasi PLN UIP MMU

“  Proyek pembangunan PLTD di Maluku Tenggara, saat ini , tahun 2019 ini sementara proses kontrak . Kami optimis pada pertengahan tahun 2020, permasalahan kelistrikan di Maluku Tenggara selesai. Kami mengusulkan ke PLN Pusat itu, pembangunan  PLTD dengan kemampuan daya listrik sebesar  4×500 KW di Rahareng dan 3×100 KW di Rerean. Kami memang dari managemen PT PLN unit induk wilayah Maluku dan Maluku utara menyampaikan terima kasih, kepada pemerintah kabupaten Maluku Tenggara yang sudah memberikan lahan. Kami berupaya  sesuai dengan rasio elektrofikasi yang sudah disampaikan oleh Bapak General Manager kepada  Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail , tahun 2020 itu secara progresnya, mencapai kurang lebih 100 persen,” ungkap Ramli, Selasa (20/08/2019), di Kantor PLN UIP MMU.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Samuel Rahantoknam sebagai salah satu Staf Perencanaan PLN MMU membeberkan, PLTD baru ada di Ohoi (desa-red) Rerean dan di Elat sendiri, di Ohoi Rahareng.  Yang disebut Pak Bupati itu. Nah, Rahareng sendiri itu kita sudah menganggarkan anggaran pembangunan PLTD dari  tahun 2016 itu anggarannya masuk, tetapi karena masalah lahannya  masyarakat minta ganti rugi. Karena kita PLN tidak ada anggaran, kita minta bantu ke pemda untuk pembebasan lahan. Pemda memproses pembebasan lahan mulai dari tahun 2017, 2018 ada, tidak bisa terkontrak , karena belum bebas.

Dirinya mengaku, informasinya kemarin kita baru dapat dari PLN Cabang Tual kalau anggarannya itu pemda sudah bebaskan lahan yang mau dibangun PLTD. Kita juga sudah dapat surat dari pemda, terkait pembebasan lahan tersebut. Akan kita proses lelang disini untuk pembangunan PLTD secara bertahap. Namun saat ini, di Elat sendiri kita sudah mengusulkan pembanguan PLTD, dengan kapasitas 4×500 KW dan mesinnya, masih pengadaan di PLN pusat.

“ Intinya, untuk masalah  Rahareng, anggarannya mesti sudah kita proses pengadaan sekarang di pusat, jadi kita optimis baru bisa menyala di tahun depan. Karena prosesnya panjang,  langsung seluruh Kei Besar listrik menyala 100 persen pada pertengahan tahun 2020. Kekuatan 4×500 KW di Ohoi  Rahareng  dan di Ohoi Rerean 3×100 KW. Nanti kedua PLTD, beroperasi bersamaan  dipertengahan tahun 2020. Karena kita sudah menghitung waktu produksi pabrikan, sekarang masih proses tender selama 3 bulan, habis itu mobilisasi dari luar negeri ke Indonesia,terus dari Jakarta ke lokasi, di install, baru beroperasi,” jelasnya.

Samuel Rahantoknam – Staf Perencanaan pada PLN UIP MMU

Secara terperinci, Samuel menerangkan,total jumlah desa yang ada di Malra sebanyak 191 ohoi. Yang sudah dilistriki PLN sejauh ini ada 131 desa, belum berlistrik PLN 60 desa. Kalau kita melihat lagi per pulau, di Pulau Kei Besar  ada 115 ohoi, yang berlistrik PLN 58 ohoi, 57 lainnya sementara dalam tahap konstruksi pembangunan untuk perluasan jaringan maupun kita bangun PLTD baru.

“ Jadi kita optimis, kalau dalam tahun ini untuk menyala itu sangat mustahil. Tetapi , kita tetap optimis dan sedang berjalan progresnya, pengadaan, setelah mesin kita kontrak, bukan saja Maluku, di seluruh Indonesia juga minta mesin banyak. Kita Maluku Papua saja, 1000 unit lebih. Pabrik terbatas produksinya. Dari sisi produksi terbatas, mobilisasi dari luar negeri ke Indonesia butuh waktu kurang lebih 3 bulan, terus dari Jakarta ke lokasi, jadi kita bisa optimis baru bisa menyala di pertengahan tahun 2020,” tuturnya.

Menurutnya, Itu juga sejalan dengan program kita, roadmap kita desa listrik Maluku Papua terang, yang sudah dicanangkan tahun 2016 yaitu Maluku Papua Terang 2020. Bayangkan , kita melistriki sekian banyak desa, kita bangun PLTD, kita bangun segala macam cara untuk  bisa melistriki desa-desa, meskipun bagi kita itu rugi sebenarnya.

“ PLN kan bukan mencari untung di timur. Kita tujuannya untuk melistriki masyarakat agar masyarakat di timur ini, menikmati listrik sama dengan di Jawa. Jangan di Jawa sudah nikmati listrik disini kan tidak. Karena kita PLN ini BUMN, jadi kita harus wajib untuk melistriki semua masyarakat  di Maluku,” tegasnya.

Dia menambahkan, lahan sudah cukup. Namun pada prinsipnya, kami terima kasih juga kepada Pemda Malra karena memang sangat disayangkan, anggaran kita sudah bertahap dari tahun 2016 ada tetapi tidak bisa dilelang. Tahun  2017, 2018. Sekarang tahun 2019 kalau memang sudah di pressure oleh bupati yang menjabat sekarang, semoga secepatnya dan tahun depan Kei Besar sudah bisa terang lagi.

Diketahui, saat  menghadiri Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Maluku ke-74 tahun, diwawancarai awak media terkait persoalan kelistrikan di kabupaten Malra, Bupati sempat marah atas perilaku pihak PLN MMU.

M. Thaher Hanubun – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara

“ Kehidupan masyarakat yang ada di Kei Besar khususnya di Kei Besar Utara Timur dan Utara Barat, sangat mengkhawatirkan. Kita sudah merdeka 74 tahun namun masyarakatnnya masih sengsara untuk mendapat penerangan. Di sana masih menyala 16jam per hari itupun ada beberapa kali lampu hidup dan mati, makanya di Kei Besar ada istilah untuk Iistrik, Ya itu “Hidup”, Yo itu “Mati”, sangat mengkhwatirkan, masyarakatnya sangat menderita,” keluh Bupati kepada awak media di kantor DPRD Maluku.

Orang nomor satu di bumi Larvul Ngabal ini, mengakui, telah bertemu dengan Dirut PLN MMU untuk persoalan ini. Dalam pertemuan tersebut, jelasnya, PLN meminta adanya pembebasan Iahan untuk pembangunan PLN dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan dibebaskan Iahan 1 hektar di Ohoi Rahareng Atas, Kei Besar, menggunakan dana APBD.

” Kita sudah membebaskan lahan 1 hektar, bahkan juga dilakukan pembebasan lahan 1 hektar lagi. Namun sampai saat ini belum dibangun, PLN janji tahun depan, tahun depan, tahun depan sampai kapan?, Kalau tidak mampu katakan, jangan bohongi masyarakat,” tandasnya.

Sebutnya, sebagai kepala daerah, dirinya bukan Bupati yang duduk di belakang kursi, selama bertugas selalu melakukan kunjungan dari kampung ke kampung. (IN06)