Ekonomi

Bansos Non Tunai Memudahkan Pengontrolan Dan Mengurangi Penyimpangan

SAUMLAKI,MALUKU – Dilansir dari website resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dijelaskan, Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, akan diberlakukan pada akhir Septembar 2019. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pengawasan, memantau dan mengurangi panyimpangan setiap bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang disalurkan secara non tunai dan menggunakan sistim perbankan.

“ Penggunaan sistim perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital, dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif dan memperluas inklusi keuangan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) KKT, Piterson Rangkoratat , di Saumlaki, Rabu (21/08/2019).

Pemerintah, tutur Sekda, terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat karena pangan merupakan hak asasi bagi semua orang. Pangan sangat berpengaruh dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, sebagai aset penting dalam pembangunan nasional.

“ Pembangunan pangan khususnya ketersediaan bansos, merupakan tugas yang sangat penting dan strategis bagi negara yakni, pemerintah bersama seluruh rakyatnya,” ungkapnya.

Sekda menuturkan, pemerintah dan BUMN berperan aktif dan bersinergi, dalam mendukung program pemerintah untuk penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai , dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera.

Lebih lanjut Sekda menerangkan, dalam rangka peningkatan efektivitas program, pemerintah mendukung penyaluran bansos non tunai serta kemanfaatan tersebut di atas , dengan berpedoman pada prinsip 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

“ Upaya tersebut, didasarkan atas berbagai hasil pemantauan dan evaluasi, baik oleh pemerintah sendiri maupun oleh berbagai lembaga penelitian dan universitas di Indonesia,” ujar Sekda.

Sebutnya lagi, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), maupun hasil verifikasi dan validasi data BDT maupun MUSDES/MUSKEL yang dilakukan, masih menunjukkan bahwa rumah tangga yang tergolong kaya pun masih menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), maupun rastra Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sementara itu, Hujianto yang menjabat Kepala Unit Sistim Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, mengatakan, tahun 2019 Bank Indonesia secara nasional, mendukung perluasan penyaluran BPNT kepada 15,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta, penyaluran PKH dengan skema non flat kepada 10 juta KPM di 514 kabupaten/kota.

Hujianto mengungkapkan, peran kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, untuk mendukung program pemerintah tersebut adalah, melalui pelaksanaan rapat koordinasi, sosialisasi dan monitoring di beberapa kabupaten/kota.

“ Tahun 2018 telah dilakukan di Ambon dan Tual. Untuk tahun 2019, telah dilaksanakan di Namlea dan saat ini di Saumlaki,” sebut dia.

Dalam rangka perluasan penyaluran bansos non tunai, dirinya menambahkan, membutuhkan kesiapan infrastruktur, jaringan telekomunikasi serta ketersediaan e-warong dan pasokan bahan pangan serta usaha eceran yang memadai. Selain itu, kelancaran implementasi penyaluran bansos non tunai, perlu didukung oleh perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat.

” Diharapkan pemahaman masyarakat terhadap penyaluran bansos non tunai meningkat , sehingga penyaluran dapat diberikan dan diterima secara efektif dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkasnya sembari berharap. (IN06)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top