Aliansi Pemuda Maluku Terbentuk, Tuntut Harus Ada Menteri Dari Maluku

AMBON MALUKU – Gelar pertemuan akbar, di basement Tribun Lapangan Merdeka Ambon, terbentuklah Aliansi Pemuda Maluku (APM), yang terdiri dari Organisasi-Organisasi Kepemudaan (OKP-OKP) Cipayung, OKPI dan Paguyuban-Paguyuban, Sabtu petang hingga malam (03/08/2019). Hasil pertemuan tersebut, APM yang di ketuai oleh Subhan Pattimahu menuntut tiga hal dalam rekomendasinya yang salah satunya yakni, menuntut provinsi Maluku harus dibedakan, lantaran adanya sumber daya alam, diantaranya Blok Masela dan harus ada menteri dari provinsi Maluku dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Jilid II.

” Jadi hari ini, di Kota Ambon telah terbentuk Aliansi Pemuda Maluku yang terdiri dari OKP-OKP Cipayung , OKPI dan Paguyuban-Paguyuban, kami datang berkumpul sama-sama menyatukan visi dan gagasan, untuk memperjuangkan hal-hal besar, demi kebesaran Maluku. Diantaranya, tadi kita berbicara tentang sudah saat nya putra terbaik Maluku, duduk dalam kabinet Jokowi jilid II. Kami juga menolak dana bagi hasil PI 10 persen, yang bagi kami tidak menguntungkan rakyat Maluku dan tidak mengandung unsur keadilan. Kita yang punya harta, tetapi kita cuma kebagian 10 persen, itu tidak adil. Ketiga, kita minta ada perlakuan khusus, hari ini kita khusus. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya pertambangan sumber daya alam yang melimpah ini, jadi kita harus dibedakan,” ungkap Subhan, selaku penanggung jawab nasional, kepada INTIM NEWS, usai rapat akbar tersebut.

Ketua KNPI Maluku ini mencontohkan, bidang perikanan, setiap tahun kita punya kontribusi ke negara ratusan miliar bahkan triliun, tetapi yang turun dalam bentuk APBN cuma sekitar Rp2,8 triliun . Itu tidak adil bagi kita.

Dirinya mengakui, dari pertemuan inilah, ada keinginan untuk menyuarakan kembali, apa yang telah disuarakan oleh para pendahulu kita, terkait dengan adanya menteri. Tetapi, bebernya, kita tidak punya nilai ber gaining yang besar karena kita dianggap punya jumlah penduduk yang sedikit, cuma sekitar 1,7 juta jiwa , jumlah pemilih yang memiliki hak politik cuma 1,2 Juta jiwa.

” Hari ini kita berbeda. Dan kita punya hak untuk dibedakan, kita menuntut perbedaan itu. Bahwa kita, punya sumber daya alam yang melimpah. Bukan cuma Blok Masela, masih banyak blok lagi yang dalam proses pengembangan. Sehingga, kita punya hak untuk menuntut, harus ada salah satu putra Maluku dalam jabatan menteri. Itu sangat penting, bagi orang-orang yang bilang menteri tidak penting, coba kita lihat Papua, mereka bikin gerakan-gerakan separatis, toh mereka punya menteri. Berarti menteri ini penting. Karena menteri setiap saat dengan presiden, ada rapat-rapat kabinet, selalu bertemu dengan presiden, membicarakan sesuatu lebih gampang dan mudah, dari hati ke hati,” ucapnya.

Kendati demikian, menurut Subhan, itu juga tidak mengesampingkan, perwakilan-perwakilan kita di DPR RI dan DPD RI. Sebut dia, apalagi kita bisa berjuang sama-sama, lebih lengkap lagi kalau kita punya menteri. Ini juga bentuk pengakuan terhadap kita, selama ini kita pejuang kemerdekaan. Papua ini kapan dia merdeka?bahkan Maluku, juga membantu memperjuangkan Papua, untuk masuk dengan NKRI. Tetapi, mereka punya menteri lebih duluan, karena kita tidak punya bergaining.

” Hari ini kita punya bergaining, kita perjuangkan harta kita. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, kita buat perhitungan-perhitungan lain, yang tentu menjadi perhitungan lebih lanjut, dalam pergerakan ini. Sudah saat nya, pemuda Maluku untuk duduk sama rendah dengan pemuda- pemuda di provinsi lain tetapi berdiri lebih tinggi karena tadi, kita punya hak untuk dibedakan,” tegasnya. (IN06)