Pengelola Keuangan Negara Syaratnya Mutlak Siapkan Perlindungan Bagi Masyarakat

AMBON,MALUKU – Dalam sambutannya, Rulien Evrien Purmiasa selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa kota Ambon menegaskan, para pengelola keuangan negara khususnya aparatur desa di Kota Ambon hingga ke RT dan RW, wajib dan mutlak menyiapkan perlindungan bagi masyarakatnya.

” Bapak/ Ibu yang mengelola keuangan negara, itu syaratnya mutlak menyiapkan perlindungan bagi masyarakat. Ini bukan pilihan karena, suara kita tidak mau ikut, insentif kecil, itu tidak bisa di dengarkan suara seperti itu. Karena tujuan pemerintah, melalui instrumen keuangan negara itu memastikan bahwa, seluruh rakyatnya terlindungi. Itu tujuannya,” ungkap Kadis, Kamis (11/07/2019), di salah satu Hotel di Kota Ambon, di sela-sela kegiatan Evaluasi Kepesertaan Aparat Pemerintah Desa se Kota Ambon pada program BPJS Ketenagakerjaan.

Ajaknya, karena itu, kalau ada RT/RW , Saniri Negeri atau aparat desa yang bilang bahwa BPJS Ketenagakerjaan, insentif kita kecil, jangan ikut lagi, tidak bisa . Karena itu melenceng dari tujuan keuangan negara yang sesungguhnya.

Jelas Kadis, Negara dalam hal ini pemerintah, harus memastikan seluruh masyarakatnya terlindungi lewat belanja, lewat keuangan negara yang dibelanjakan itu. Bahkan swasta pun, di ikat dan dipaksa untuk melindungi karyawan-karyawannya. Apalagi keuangan negara, mutlak.

Untuk APBD 2019, tambah Kadis, kita sudah menyiapkan landasan regulasi terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan bagi aparat desa bahkan, kalau bisa sebanyak mungkin mengcover masyarakat yang ada di desa.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Maluku Alias Muin sebelumnya menyampaikan, Kami BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan pemerintah kota Ambon.

” Untuk hari ini, kaitannya dengan aparatur desa, Kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa kota Ambon yang dipimpin oleh Ibu Rina (panggilan akrab Kadis-red), terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bagi Aparatur Pemerintahan Desa,” tutur Alias Muin.

Alias menyebutkan, berbicara tentang aparatur desa bukan saja aparat desanya, kepala seksinya, kepala kampung, saniri. Jauh dari pada itu adalah, sampai kepada perangkat RT/RW. Bahkan, kita ingin mendorong, memulai dari perangkat desa ini, kemudian kita ingin masuk perlindungan, kepada seluruh pekerja atau warga yang ada di dalam negeri yang Bapak/Ibu pimpin.

” Mudah-mudahan yang kita inginkan Bapak/Ibu sekalian, kegiatan yang kita lakukan memberikan manfaat bukan hanya untuk diri kita tetapi, untuk orang-orang disekitar kita,” harapnya.

Sekedar tahu, kegiatan evaluasi tersebut, dihadiri oleh keterwakilan dari aparatur desa se kota Ambon. (IN06)