Murad Ismail Jabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku ?

AMBON,MALUKU – Pasca usai Konferensi Cabang (Konfercab) dan Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Maluku, Senin (01/07/2019) di Baileo Siwalima , Karang Panjang, Ambon, masih mengambang, belum ditetapkan dan diumumkan siapakah itu Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku oleh Megawati Soekarno Puteri selaku Ketua Umum (Ketum).

Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dan diterima INTIM NEWS, Gubernur Maluku Murad Ismail menjadi calon kuat yang ditetapkan sebagai pengganti Edwin Huwae sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan periode berikutnya. Kendati demikian, informasi yang dihimpun media ini, belum dapat dikatakan valid. Pasalnya, hasil konferda, nama-nama calon yang diusulkan oleh 11 DPC di Maluku, sementara pengusulan lanjut ke DPP dan berdasarkan keterangan Andreas Hugo Pareira, kemungkinan ditetapkan tanggal 27 Juli 2019 mendatang. Bisa lebih cepat pula dari tanggal tersebut.

Dimintai tanggapan atas proses yang dijalani DPD PDI Perjuangan Maluku, Said Lestaluhu selaku Akademisi dari Universitas Pattimura mengungkapkan, ada dua hal yang menjadi pengamatan dirinya. Yakni, soal konsolidasi partai di daerah dan kepentingan DPP .

Said Lestaluhu – Akademisi

” Jadi, Saya menilai, memang ada 2 hal . Pertama, soal konsolidasi partai di tingkat daerah itu, memang kebutuhan organisasi partai politik. Itu memang berdasarkan peraturan internal misalnya AD/ART, ini kan ada mekanisme organisasi. Kedua, ada juga kepentingan DPP. Misalnya, dukungan figur-figur ataupun orang-orang yang punya akses kekuasaan di daerah, dalam hal ini misalnya Pak Gubernur, juga salah satu unggulan melakukan konsolidasi di tingkat daerah, ” tuturnya kepada INTIM NEWS, Selasa (02/07/2019).

Menurut Dosen Fakultas Fisip Unpatti ini, fenomena yang ada di PDI Perjuangan sekarang ini, ternyata yang diusul belum diketahui apakah ada nama Bapak Gubernur atau tidak , sebenarnya untuk kebutuhan organisasi, bisa dikomunikasikan dengan baik, bersama seluruh pengurus di daerah.

” Nah , harus ada persamaan persepsi di antara pengurus yang sekarang dengan beliau sebagai salah satu figur yang diloloskan PDI Perjuangan sebagai Gubernur Maluku. Karena itu, pengurus di daerah mengkomunikasikan dengan DPP terutama dengan Ibu Megawati sebagai Ketum, mereka punya hak yang besar untuk menentukan menjadi pimpinan DPD di daerah,” ujarnya.

Tetapi , dirinya menuturkan, sekali lagi memang setiap parpol di daerah itu, butuh logistik yang kuat. Dari minimal ya, sumber daya-sumber daya salah satunya adalah, kepala daerah. Dia mengaku, itu juga sebagai bagian dari persiapan untuk mengikuti momentum-momentum politik ke depan. Ada pemilihan-pemilihan bupati, pemilihan walikota sampai dengan pemilu dan pilpres.

” Kalau Saya lihat , dari kepentingan organisasi dan kebutuhan lainnya, memang kalau ada kebutuhan untuk calon gubernur, Saya kira wajar saja. Tetapi, tergantung bagaimana langkah-langkah organisasi dari pengurus yang ada sekarang, terutama Pak Edwin untuk bisa menerima usulan-usulan itu. Jangan sampai kemudian, ada usulan itu menjadi friksi di internal PDI Perjuangan,” sebutnya.

Disinggung misalnya, jika dalam struktur Ketua,Sekretaris dan Bendahara (KSB) inti , Edwin Huwae masih masuk dalam KSB tetapi bukan di posisi Ketua, dirinya katakan, butuh kedewasaan berorganisasi. Selain itu ada share kekuasaan, misalnya, pasti ada bagi-bagi kekuasaan, entah mungkin Pak Edwin jadi ketua DPRD. Memang politik soal bagaimana proses pembagian kekuasaan terbagi secara merata.

” Memang, politik soal proses bagaimana pembagian-pembagian kekuasaan itu bisa terbagi secara merata, orang merasa adil disitu. Kalau misalnya beliau tidak menjabat ketua DPD, lalu tidak ada jaminan sebagai ketua DPRD, itu juga kan nanti muncul polemik atau perbedaan pendapat. Harus di konsolidasikan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik sehingga, kalau pun nanti Pak Murad jadi Ketua DPD, ya pihak-pihak yang selama ini mendukung beliau juga harus diberikan tempat yang adil,” tandasnya.

Dirinya berharap, dengan adanya gubernur baru, ini satu langkah, satu momentum yang baik untuk menata Maluku yang lebih baik ke depan. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan semua stake holder terutama, partai politik pengusung, kekuatan di DPRD, kemudian secara internal di pemerintah provinsi Maluku, memang harus bisa mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

” Memang, harus bisa mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Maluku. Karena itu, kalaupun ada kritik dan dukungan adalah hal yang wajar saja, sebagai bagian dari masyarakat yang berubah menuju demokrasi yang baik, di daerah Maluku yang kita cintai ini,” harapnya.

Sementara itu, pernah pada tanggal 26 Juni 2019 lalu, Gubernur Maluku Murad Ismail ditanyai oleh awak media, jika namanya diusulkan atau ditawari sebagai salah satu calon Ketua DPD PDI Perjuangan provinsi Maluku, dirinya menolak. Tetapi, jika diperintahkan, dirinya siap.

” Saya ditawari sebagai ketua partai, Saya tidak mau. Saya tidak akan. Kalau ditawari tidak akan Saya pernah mau. Partai apa pun, Saya tidak mau. Itu komitmen Saya. Saya adalah Bapak partai semua yang ada di Maluku. Tetapi kalau diperintahkan, sebagai prajurit, Saya siap ,” tegas Gubernur saat itu.

Informasi yang diterima INTIM NEWS walaupun belum bisa dikatakan valid karena belum ada penetapan secara resmi, struktur KSB DPD, Ketua DPD PDI Perjuangan dijabat Murad Ismail, Sekretaris Edwin Huwae dan Bendahara Tagop Soulissa. Sedangkan, Ketua DPRD dijabat Lucky Wattimury. (IN06)