GAMKI Maluku Menuju Kongres XI GAMKI Dan Konferda III

AMBON,MALUKU – GAMKI sebagai bagian dari interest group pada satu sisi dan pressure group pada sisi lainnya, tetap berkepentingan untuk mengawal proses-proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, termasuk di Maluku agar tetap berada on the right track , demi tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara.

GAMKI dalam rilisnya yang diterima INTIM NEWS, Sabtu (27/07/2019), akan melaksanakan amanat konstitusional, yakni Kongres-XI GAMKI di Jakarta pada tanggal 1 sampai 4 Agustus 2019 dan Konferensi Daerah-III GAMKI Maluku , pada tanggal 11 sampai 13 Oktober 2019, yang jadwalnya masih tentatif. Terkait kongres, GAMKI Maluku yang terdiri dari satu (1) DPD dan sebelas (11) DPC, akan mengirimkan delegasi yang semuanya berjumlah seratus sebelas (111) orang delegasi kongres.

Sekedar tahu, Johan Rahantoknam selaku Ketua DPD GAMKI Maluku menyebutkan, DPD GAMKI Maluku telah merumuskan sebuah pendekatan strategis untuk mencakapkan isu-isu kewilayahan/daerah yang akan diperjuangkan oleh delegasi GAMKI Maluku, agar menjadi bagian dari pergumulan kongres dan sebagai masukan resmi , bagi pemprov Maluku maupun kabupaten/kota.

Hal dimaksud kata dia, ialah Diskusi Grup Terfokus (FGD) GAMKI Maluku, dengan tema Membedah Problematika Pembangunan Daerah Maluku Multi Perspektif dengan anak teman, Integrasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Maluku Dalam RPJMD Tahun 2019-2024.

FGD tersebut, terlaksana dalam tiga (3) tahapan, yakni ;
FGD Sesi pertama, topik tentang Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi, dengan nara sumber, Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Maluku Djalaluddin Salampessy dan Prof. Dr. Alex Retraubun.

Sedangkan, topik kedua, membahas tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pembangunan Pendidikan), dengan nara sumber, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Saleh Thio, Prof. Dr. Gerson Ratumanan dan Drs. Bitsael Temmar.

Sementara itu, FGD Sesi 2, nanti nya, mengangkat topik Demokrasi dan Agama, dengan menghadirkan nara sumber yang kapabel di bidangnya. FGD tersebut, direncanakan pada bulan September 2019 mendatang.

Untuk FGD sesi 3, membahas topik tentang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat,
Dengan menghadirkan nara sumber yang kapabel di bidangnya, pada bulan September pula.

Secara makro, beberapa isu strategis yang didiskusikan dalam FGD Sesi-1 hari ini , dapat disimpulkan sebagai berikut ; Dimensi Pembangunan Kewilayahan Berbasis Potensi, dapat mendorong desentralisasi asimetris melalui produk hukum dan politik, agar provinsi Maluku mendapat perlakuan khusus dengan kewenangan untuk mengelola ruang laut secara mandiri , guna memantapkan posisi bersaing Indonesia dalam pergaulan internasional , sebagai negara yang punya potensi kemaritiman yang besar.

Dijelaskan Rahantoknam, strategi kebijakan pembangunan Maluku, harus memperhitungkan realitas kondisi geografis, ketersediaan sumber daya alam, jaringan infrastruktur, kekuatan sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia.

” Strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah secara baik, dengan memperhatikan potensi wilayah yang dikelola terintegratif, dalam kerangka geo ekonomi wilayah yang solid dan kuat,” sebut Rahantoknam, Sabtu (27/07/2019) usai FGD, di salah satu hotel di kota Ambon.

Akuinya, lewat pembahasan tersebut , harus memastikan adanya akses yang baik bagi masyarakat, terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, pasar dan lapangan kerja.

Selain itu, tuturnya, mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah-wilayah bertumbuh.

Disisi lain, lanjut dia, memastikan keterkaitan antar wilayah secara sistematis, agar menjamin kepentingan mobilisasi manusia, barang dan jasa antar wilayah, yang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi domestik.

Untuk topik Dimensi Pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan, harus mendorong kebijakan pembangunan pendidikan di Maluku, yang berorientasi kepada peningkatan mutu secara substantif,
Mendorong mekanisme kordinasi yang baik secara sistemik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga pendidikan daerah, dalam rangka merumuskan program yang berfokus kepada peningkatan mutu.
Juga, mendorong pendidikan-pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan sebanyak-banyaknya SDM yang punya keahlian tertentu.

” GAMKI Maluku akan mengkonsepsikan secara menyeluruh hasil FGD, dengan membuat matrik identifikasi isu strategis dan pikiran-pikiran rekomendasi, untuk dibawa/diperjuangkan ke kongres dan disampaikan kepada Gubernur Maluku dan Bupati/Walikota se-Maluku, beserta unsur penyelenggara pemerintah daerah, dengan harapan akan menjadi salah satu referensi dalam proses perumusan strategi dan kebijakan pembangunan provinsi seribu pulau ini,” tutup Rahantoknam. (IN06)