Evaluasi Pileg 2019, DPD Golkar Maluku Non Aktifkan 10 Ketua DPD II

AMBON,MALUKU – Hasil evaluasi pemilihan legislatif tahun 2019, Partai Golkar Maluku mengalami penurunan jumlah kursi DPRD di kabupaten/kota . Olehnya itu, hasil rapat internal partai di Kantor DPD Golkar Maluku, 10 Ketua DPD II di non aktifkan , minus Ketua DPD II Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

” Terkait rapat kemarin untuk membahas kinerja partai, dalam rangka menata partai ke depan. Kami memutuskan dan mungkin orang sudah tahu, dalam agenda yang penting adalah, kami non aktifkan 10 Ketua DPD II, diluar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keputusan ini kita ambil, berkaitan dengan hasil keberhasilan kita pada saat pilkada dan pemilihan legislatif juga gagal di DPR RI, itu memungkinkan evaluasi jalan karena, kita memiliki 3 kepala daerah yang secara normatif, prediksi kita Golkar lolos sumbang kursi DPR RI, tetapi itu kan tidak,” jelas Ridwan Marasabessy, Wakil Ketua DPD Golkar Maluku, Rabu (10/07/2019) dalam keterangan pers nya di Kantor DPD, di kawasan Karang Panjang, Ambon.

Ridwan mengaku, langkah ini di ambil bukan berarti, ada tendensi negatif karena ada dukungan figur-figur siapa di Munas sebagai Ketua Umum, tidak ada. Kita hanya menertibkan. Hal substansial yang kita ambil adalah, biar menjadi pembelajaran untuk siapa saja, di kemudian hari menjadi ketua DPD II.

Menurutnya, kami DPD melakukan sesuatu juga berkoordinasi dengan DPP . Kami berharap DPD II juga begitu. Sebenarnya, banyak faktor yang membuat para Ketua DPD II itu, tidak beretika dan tidak melakukan koordinasi, kalau mereka melakukan langkah-langkah berkaitan dengan organisasi. Misalnya, konsultasi tentang caleg. Kadang kala mereka tidak konsultasi.

” Peraturan organisasi kami jelas. Harus dikonsultasikan ke provinsi. Kadang kala, langsung ke DPP dan itu menjadi evaluasi bagi kami semua. Kami mengambil langkah ini, bukan berarti tidak ada alasan untuk mengambil keputusan, pasti punya dasar. Pleno ini, satu tingkat di bawah musda, ” jelasnya.

Dirinya menyebutkan, kami pengurus ada 111 orang. Sejak dilantik sampai detik kami pleno kemarin, hanya 62 yang aktif. Dari 62 itu, kami mengirim undangan. Untuk diketahui, tidak aktif ada yang sudah meninggal, ada yang pindah partai. Dan sejak pelantikan, sudah tidak lagi aktif. Oleh karena itu, yang hadir 34 orang, ijin 17 orang dan tidak ada kabar sama sekali itu 9 orang. Berarti kami menganggap quorum.

Jelasnya lagi, Ketua DPD dan Sekretaris tidak hadir. Namun, Richard Rahakbauw sebagai Ketua Bidang Organisasi , Pak Said Assagaff sudah mengiyakan karena hasil konsultasi dengam Ketua dan DPP Partai Golkar.

” Ini sudah dikonsultasikan dengan DPP Partai Golkar , Korbidnya kewenangan Pak Melchias Mekeng dan Ketua DPD Bapak Said Assagaff. Sudah di ijinkan, maka kami mengambil langkah. Kami tidak hanya mengikuti mau plt kan. Dari yang hadir, dipastikan 87 persen itu mengusulkan untuk di pejabatkan. Karena dinamika berjalan terus menerus, maka dibentuk tim kecil yang diketuai oleh Richard Rahakbauw. Secara aklamasi, tidak ada pembahasan dan semua keputusan diserahkan kepada ketua tim tentang, siapa saja yang dipejabatkan dan kader partai yang ditempatkan pada posisi plt, diserahkan sepenuhnya kepada Richard Rahakbauw sebagai koordinator. Dilanjutkan , hasil rapat tim kecil ke pleno dan semua menyetujui,” tuturnya.

Ridwan katakan, bagi teman-teman yang merasa dirugikan atas hasil pleno kemarin, ada DPP dan DPP punya lembaga adalah mahkamah partai. Silahkan beraktifitas disana, apapun yang menjadi keputusan, pihak DPD membuat pleno pun siap menerima, dan bagi yang mendapat sanksi pun harus siap menerima.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Maluku Haeruddin Tuarita menambahkan, menyangkut rapat pleno kali ini, bukan hal yang baru atau hal yang begitu mengagetkan. Kita ketahui bahwa, berdasarkan hasil laporan dari Bappilu, Kami menyampaikan laporan kepada Ketua DPD Partai Golkar yang nota bene waktu itu, dikendalikan oleh Pak Ridwan.

Olehnya itu, ujarnya, kekalahan Golkar ini sejak tahun 2009, 2014 sampai tahun 2019 ini degradasi suara itu terjadi. Seharusnya, kami melakukan evaluasi itu, pada pilkada kepala daerah yakni, pemilihan gubernur. Tetapi, waktu itu ada dinamika kita memasuki pilpres, Golkar menahan diri untuk itu.

” Jadi, bukan sesuatu yang diadakan untuk situasional yang terjadi bahwa, ada dinamika tentang munas. Kenapa kami kalau berbicara tentang munas, kami evaluasi namun evaluasi menyeluruh. Mengingat, waktu kami masih 5 tahun untuk membenahi partai ini. Kekalahan dari hasil telaah Bappilu ini, adalah terjadi ketidak solidan internal terutama, 3 kepala daerah karena kami laporkan kepada DPP, Maluku pasti kami akan mempertahankan satu kursi DPR RI, sebagai satu tradisi yang telah kami bangun selama ini, karena dengan adanya kami punya 3 kepala daerah, yang nota bene adalah ketua DPD II, pada kabupaten/kota tersebut. Ternyata, apa yang menjadi harapan kami tidak sesuai, karena memang kinerja mereka dari pilkada gubernur sudah tidak punya keloyalitasan dan kerjasama antara infrastruktur partai, baik dari tingkat DPP, DPD dan DPD II,” ungkapnya.

Sekedar tahu, 10 Ketua DPD II Golkar Maluku yang di non aktifkan jabatannya oleh DPD Golkar Maluku yakni, Richard Louhenapessy Ketua DPD II Kota Ambon, Ramli Umasugi Ketua DPD II Kabupaten Buru, Mukti Keliobas Ketua DPD II Seram Bagian Timur (SBT), Frans Purimahua Ketua DPD II Seram Bagian Barat (SBB), Rudolf Lailossa Ketua DPD II Maluku Tengah (Malteng), Djainuddin Boy Ketua DPD II Buru Selatan (Bursel), Alex Waelerubun Ketua DPD II Maluku Tenggara (Malra), Yunus Serang Ketua DPD Kota Tual, Jemy Seurupin Ketua DPD II Kepulauan Aru, Barnabas Petrus Ketua DPD II Maluku Barat Daya (MBD).

Sementara itu, total jumlah perolehan kursi Partai Golkar pada pemilihan legislatif, tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 ini, sebanyak 33 kursi dan alami penurunan dibandingkan pileg periode 2014 lalu. Pasalnya, pileg tahun 2014 tingkat kabupaten/kota di Maluku, jumlah kursi Golkar sebanyak 41 kursi. Kendati demikian, perolehan kursi di DPRD Provinsi Maluku, masih tetap 6 kursi dari 7 daerah pemilihan yang ada. (IN06)