Alex Retraubun : Maluku Menjadi Sarang Kejahatan Perikanan Nasional

AMBON,MALUKU – Direktur Pasca Sarjana pada Universitas Pattimura (Unpatti), Alex Retraubun mengungkapkan, provinsi Maluku menjadi sarang kejahatan perikanan nasional. Ini dikatakannya, disela-sela dirinya menjadi salah satu narasumber, pada kegiatan Focussed Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Maluku, Sabtu (27/07/2019), di salah satu hotel di Kota Ambon.

” Maluku menjadi sarang kejahatan perikanan sasional.
Harus dicatat itu . Tidak ada satu pun provinsi di Indonesia yang bisa kalahkan Maluku soal ikan. Tidak ada. Kejahatan perikanan itu ada di Maluku, bukan di Kepulauan Riau, atau dimana-mana. Itu artinya, gula nya banyak sekali ada di Maluku, makanya kejahatan dibuat,” tegas Dosen Fakultas Perikanan Unpatti ini.

Dirinya mencontohkan, kasus Benjina. 100 lebih kapal mencari ikan diam-diam dan hasilnya di bawa ke Thailand. Kemudian dari Thailand di eksport ke negara lain, ke pasar-pasar besar di negara lain dan dicap eksport by Thailand. Ikan kita tetapi orang lain punya nama.

Alex menyayangkan, itulah kebodohan bangsa ini. Bagaimana ikan punya kita, tetapi orang lain punya nama. Coba bayangkan itu, mereka mendapatkan uang lebih banyak dari kita yang punya ikan. Padahal mereka menangkap ikan, merusak laut dan dipikul oleh rakyat Maluku bukan oleh Thailand.

” Ini yang harus kita cermati. Apakah kita akan membiarkan masyarakat Maluku terus seperti ini? Saya bicara bukan berarti anti pemerintah, tidak. Tetapi ini realitas. Saya pernah menjadi bagian dari pemerintah, maka Saya semakin pintar untuk mencermati, tingkah laku pemerintah. Karena saya pernah ada di dalamnya,” ujarnya.

Saat peristiwa Benjina, ingat nya, Saya masih menjabat Dirjen dan Saya tidak tahu. Sebagai pejabat Esselon I , tidak tahu ada kejahatan besar di Benjina.

” Itu artinya, ada silent konstruksi dari pada kejahatan itu. Ini kita anak daerah Maluku sendiri, tidak tahu itu. Ini yang dimaksudkan kejahatan . Ikan adalah sumber daya nasional. Siapa lagi yang mau mengkritisi ini, selain kita anak daerah Maluku sendiri,” tandasnya.

Selain itu, ungkapnya, Lumbung Ikan Nasional (LIN), kita harus terus berjuang, sampai titik darah penghabisan.

Dirinya menilai, apa lagi yang kurang? Apakah tidak sesuai dengan visi dan misi Pak Jokowi,? Segaris dengan visi misi Pak Jokowi. Karena , Pak Jokowi menginginkan supaya, Indonesia menjadi poros maritim dunia.

” Kalau poros maritim dunia, artinya apa? Industri tentang kelautan dan perikanan, ditingkatkan supaya kita bisa tembus pasar dunia dengan sektor itu. Jadi LIN harus jadi , supaya kalau di Surabaya tidak ada ikan, ambil di Maluku. Kalau tidak ada ikan di Jakarta, ambil di Maluku, bukan lumbung ikan Maluku, lumbung ikan nasional. Jadi, ini kepentingan nasional, bukan kepentingan eksklusif rakyat Maluku,” tutur Alex.

Menurut mantan Wakil Menteri Perindustrian ini, kalau fokus pada bidang kelautan dan perikanan , dipastikan kemiskinan angkanya akan menurun. Orang yang miskin di Maluku akan berkurang. Kenapa? Kalau Blok Masela, itu spesifikasi skill nya sangat tinggi. Dibandingkan menyuruh orang menangkap ikan di Maluku yang sudah bertahun-tahun, sejak kita belum lahir yang sebetulnya, barang mainan biasa yang ada di Maluku.

” Tetapi, kenapa tidak jadi biasa. Karena tidak didorong oleh kebijakan yang fokus. Ilmu kebijakan itu, berpedoman untuk orang bertindak. Untuk publik bertindak, itu harus ada kebijakan untuk kesejahteraan publik. Kebijakan itu tidak bisa dibuat oleh GAMKI, kebijakan tidak bisa dibuat oleh LSM, yang berwewenang membuat kebijakan adalah pemerintah. Dan pemerintah juga ada hirarkinya, pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kalau kebijakan nasional, itu berlaku dari Aceh sampai Papua. Tetapi kalau Maluku, Gubernur membuat kebijakan berlaku untuk seluruh daerah di Maluku. Tetapi, tidak ada pembangunan di dunia ini yang diberlakukan tanpa kebijakan. Karena, kebijakan adalah penuntun orang untuk bertindak, publik bertindak, mau pada sektor apa saja,” terangnya.

Diketahui, FGD yang diprakarsai oleh DPD GAMKI Maluku tersebut, mengangkat tema ” Membedah Problematika Pembangunan Daerah Maluku Multi Prespektif” . Juga tema tentang, ” Integrasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Maluku Dalam RPJMD 2019-2024″. (IN06)